P Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih menonjol dalam meningkatkan penerimaan negara. Untuk menghindari adanya faktur pajak fiktif dalam melaksanakan kewajiban PPN maka pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan, memberlakukan peraturan terbaru yaitu PER-16/PJ/2014 tmengenai tata cara pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dari penggunaan Faktur Pajak Manual menjadi Faktur Pajak Elektronik. Berdasarkan fenomena tersebut maka penulis membuat laporan tugas akhir mengenai implementasi pemberlakuan PER-16/PJ/2014 terhadap pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak pada CV. Marshari Solution Pratama, apakah telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku? Sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2014 setiap PKP wajib menggunakan e-Faktur dalam melaksanakan kewajiban PPN. Dan dalam pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seperti menghitung dan memungut berdasarkan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengenai PPN secara umum dan untuk penyetoran juga pelaporan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 242/PMK.03/2014. Melalui metode observasi dengan tujuan memperoleh data dan informasi yang akurat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, metode wawancara dengan cara melakukan tanya jawab dan tatap muka langsung dengan kepala departemen maupun pegawai dimana tempat penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan pihak-pihak terkait yang menguasai dan mengetahui permasalahan yang akan dibahas, serta metode kepustakaan dengan cara membaca, mengumpulkan, dan mempelajari sumber tertulis, maka penulis mengevaluasi penerapan e-Faktur yang diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaaan kewajiban PPN.