P Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi yang besar bagi penerimaan kas negara dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan. Untuk menghindari adanya faktur pajak fiktif dalam melaksanakan kewajiban PPN maka pemerintah dalam hal ini memberlakukan peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK.03/2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya. Berdasarkan aturan tersebut maka penulis membuat laporan tugas akhir ini mengenai Mekanisme Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada AirNav Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK.03/2012 setiap Badan Usaha Milik Negara wajib melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN dengan baik, AirNav Indonesia harus melakukannya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. Melalui metode observasi, wawancara, serta kepustakaan, maka penulis mengevaluasi penerapan Peraturan Menteri Keuangan yang diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.