Evaluasi Raperda dan Rapergub pertangungjawaban APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2014 di Kementerian Dalam Negeri

DETAIL KOLEKSI

Evaluasi Raperda dan Rapergub pertangungjawaban APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2014 di Kementerian Dalam Negeri

Oleh : Rahmawati Abbas

Info Katalog

Nomor Panggil : 2015_TA_ASP_027120022

Penerbit : FEB - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2015

Pembimbing 1 : Christina Dwi Astuti

Subyek : Regional government budget;Public sector accounting

Kata Kunci : financial management, legislation, evaluation.

Status : Lengkap

File Repositori

No.	Nama File	Hal.
1.	2015_TA_ASP_027120022_-Halaman-Judul.pdf
2.	2015_TA_ASP_027120022_Bab1.pdf
3.	2015_TA_ASP_027120022_Bab-2.pdf
4.	2015_TA_ASP_027120022_Bab-3.pdf
5.	2015_TA_ASP_027120022_Bab-4.pdf
6.	2015_TA_ASP_027120022_Bab-5.pdf
7.	2015_TA_ASP_027120022_-Daftar-Pustaka.pdf	1
8.	2015_TA_ASP_027120022_-Lampiran-pdf.pdf

Abstrak
Abstract

B Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri menyebutkan bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah adalah melakukan fasilitasi serta bimbingan teknis pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah. Evaluasi Pertanggungjawaban APBD dilakukan untuk menilai kesesuaian dan kepatuhan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap regulasi berupa Undang-undang dan peraturan lainnya terkait penyajian Laporan Keuangan. Data yang penulis evaluasi adalah data milik Provinsi Sulawesi Utara berupa Raperda dan Rapergub pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2014, dimana penulis melihat kesesuaian pelaksanaan APBD oleh Provinsi Sulawesi Utara terhadap regulasi mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dari data yang penulis evaluasi, masih banyak ditemukan ketidaktercapainya tujuan daerah dalam hal keuangan daerah. Kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah masih kurang, dan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK RI pun masuk dalam kategori Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Untuk hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi dalam rangka memberi rekomendasi

B Based on the Ministry of Home Affairs, No. 41 of 2010 on the Organization and Administration of the Ministry of Interior said that one of the main tasks and functions of the Directorate General of Regional Finance is the facilitation and development of technical guidance and evaluation of financial management. Accountability evaluation was conducted to assess the suitability Budgets and Financial Statements compliance with regulations such as the Local Government Act and other regulations related to the presentation of financial statements. Author data is data belonging to the evaluation of North Sulawesi province in the form of a draft regulation and accountability Rapergub budget for Fiscal Year 2014, which the authors look at the suitability of implementation of the budget by the North Sulawesi province of regulations regarding financial management guidelines that have been established in the legislation. From the data I evaluation, there are still many areas of interest ketidaktercapainya in terms of local finance. Local government performance in financial management area is still lacking, and the results of audits conducted by BPK also fall into the category Fair With Exceptions (WDP). For this, the Ministry of Interior to evaluate in order to provide recommendations