Evaluasi penatausahaan barang milik negara atas aset tetap pada Kantor Pusat Radio Republik Indonesia.
Nomor Panggil : 2017_TA_ASP_027140003
Penerbit : FEB - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2017
Pembimbing 1 : Deni Darmawati
Subyek : State property administration;Public sector accounting;Financial statements
Kata Kunci : state property administration, fixed asset, state property
No. | Nama File | Ukuran (KB) | Status |
---|---|---|---|
1. | 2017_TA_ASP_027.140.003_Halaman-Judul.pdf | 5894.54 | |
2. | 2017_TA_ASP_027.140.003_Bab-1.pdf | 661.98 | |
3. | 2017_TA_ASP_027.140.003_Bab-2.pdf | 1000.18 |
|
4. | 2017_TA_ASP_027.140.003_Bab-3.pdf | 564.89 |
|
5. | 2017_TA_ASP_027.140.003_Bab-4.pdf | 1980.02 |
|
6. | 2017_TA_ASP_027.140.003_Bab-5.pdf | 560.62 | |
7. | 2017_TA_ASP_027.140.003_Daftar-Pustaka.pdf | 542.95 | |
8. | 2017_TA_ASP_027.140.003_Lampiran.pdf | 3987.6 |
|
P Penatausahaan Barang Milik Negara merupakan hal yang sangat penting dalampelaporan BMN, dimana kegiatan penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN. Selain itu, penatausahaan BMN juga melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi BMN. Dari hasil evaluasi atas penatausahaan BMN di Kantor Pusat LPP RRI terdapat 2 kekurangan yaitu dari segi inventarisasi yang tidak dilakukan dalam 5 tahun sekali dan penyajian di Catatan atas Laporan Keuangan ada beberapa kejadian yang tidak dijelaskanseperti reklasifikasi keluar. Akibat tidak dilakukan inventarisasi dalam kurun waktu 5 tahun sekali akan menyulitkan pihak yang terkait dalam pengelolaan aset untuk pengelolaan dan pemeliharaan asetnya dan tidak terjaminnya keamanan fisik maupun aspek legalnya.Sedangkan kekurangan penyajian dalam Catatan atas Laporan Keuangan akan berakibat kurangnya informasi yang diperoleh oleh pembacanya ataupun adanya kesalahpahaman untuk pembacanya. Pelaporan BMN harus menyajikan laporan yang akurat karena laporan BMN ini akan dijadikan bahan penyusunan neraca pusat. Sehingga diharuskan penatausahaan BMN harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan agar laporan BMN tersebut menggambarkan keadaan yang sebenarnya.