P Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang bersifat wajib dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. pajak pertambahan nilai (ppn) sebagai pajak atas konsumsi barang dan jasa memiliki mekanisme restitusi apabila terjadi kelebihan pembayaran pajak, salah satunya melalui pengembalian pendahuluan. penelitian ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan pengembalian pendahuluan ppn pt jkl tahun 2024 di kpp pratama jakarta setiabudi satu, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan dalam pmk nomor 209/pmk.03/2021. hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengembalian pendahuluan telah dilakukan sesuai prosedur dan tidak melewati batas waktu yang ditentukan. meski demikian, ditemukan beberapa hambatan seperti belum terintegrasinya sistem pendistribusian tugas dan aplikasi, serta keterlambatan respons dari wajib pajak. untuk mengatasi hal tersebut, kpp melakukan beberapa langkah strategis, seperti pengoptimalan pencatatan dan pemantauan permohonan, pemanfaatan media elektronik untuk percepatan komunikasi, serta koordinasi internal untuk mengantisipasi kendala administratif. penelitian ini memberikan gambaran implementasi kebijakan restitusi pajak secara praktis di lapangan.