P Pajak memiliki peran 77,7% dalam pembiayaan pembangunan nasional. Sistemperpajakan Indonesia yang saat ini diterapkan, self-assessment, mendorong wajib pajak untukmelaksanakan kewajiban pajaknya secara mandiri. Namun, sistem ini juga menghadirkantantangan dalam potensi ketidakpatuhan. Penagihan pajak diperlukan sebagai langkah terakhiruntuk mengatasi ketidakpatuhan. PT. DEF merupakan wajib pajak yang terdaftar di KPPPratama Jakarta Setiabudi Satu yang memiliki tunggakan pajak. Laporan tugas akhir ini akanmeninjau pelaksanaan penagihan pajak PT. DEF beserta tantangan serta upaya yang dilakukanuntuk menghadapi tantangan tersebut. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa tindakanpenagihan yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur namun terdapat beberapaketidaklengkapan terkait berkas administrasi. Persentase pencairan piutang yang dicapai adalahsebesar 70%. Hambatan yang dihadapi adalah ketidakakuratan data administrasi perpajakanyang menyebabkan produk hukum tidak diterima oleh wajib pajak, keterbatasan sumberinformasi untuk pencarian aset wajib pajak, dan keterbatasan peraturan yang menghambattindakan penagihan terhadap aset di luar wilayah kerja KPP. Atas hambatan tersebut telahdilakukan Whatsapp Broadcast secara rutin kepada wajib pajak serta aktif berkoordinasi denganKPP lain terkait bantuan sita. Atas hal-hal tersebut, KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu dapatmengembangkan Whatsapp Broadcast karena dinilai efektif untuk menghubungi wajib pajak,meningkatkan pengawasan, pelatihan, dan optimalisasi untuk memastikan kelengkapan berkasadministrasi, menjalin kerjasama dengan Direktorat Intelijen Perpajakan, dan meningkatkanedukasi mengenai proses dan alur penagihan kepada wajib pajak.