DETAIL KOLEKSI

Tinjauan atas laporan keuangan uakbun – daerah kantor pelayanan perbendaharaan negara jakarta ii tahun 2022 audited


Oleh : Muhammad Anwar Habibi

Info Katalog

Nomor Panggil : 2023_TA_ASP_027132101054

Penerbit : FEB - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2023

Pembimbing 1 : Erliana Banjarnahor

Subyek : Financial statements

Kata Kunci : good governance, state budget (apbn), audited regional-general treasurer’s accounting unit financi

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2023_TA_ASP_027132101054_Halaman-Judul.pdf 12
2. 2023_TA_ASP_027132101054_Lembar-Pengesahan.pdf
3. 2023_TA_ASP_027132101054_Bab-1-pendahuluan.pdf
4. 2023_TA_ASP_027132101054_Bab-2-Kerangka-Teorirtis.pdf
5. 2023_TA_ASP_027132101054_Bab-3-Gambaran-Umum-Instansi.pdf
6. 2023_TA_ASP_027132101054_Bab-4-Hasil-dan-Pembahasan.pdf
7. 2023_TA_ASP_027132101054_Bab-5-Simpulan.pdf
8. 2023_TA_ASP_027132101054_Daftar-Pustaka.pdf -1
9. 2023_TA_ASP_027132101054_Lampiran.pdf

K KPPN Jakarta II melaksanakan fungsi perbendaharaan dalam rangka pengelolaan keuangannegara. Pengelolaan keuangan negara yang baik diwujudkan dengan menerapkan prinsip goodgovernance untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-UndangDasar 1945. Dua di antara sembilan prinsip good governance sangat berkaitan denganpengelolaan keuangan negara yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansidan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara diwujudkan dalam bentuk AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaankeuangan negara yang bersumber dari APBN, KPPN Jakarta II berkewajiban untuk menyusunLaporan Keuangan UAKBUN-Daerah. Peninjauan ini bertujuan untuk mengetahui prosedurpenyusunan dan kesesuaian penyajian atas Laporan Keuangan UAKBUN-Daerah KPPN JakartaII Tahun 2022 Audited dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Metode yang digunakan dalamtinjauan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil tinjauan inimenunjukkan bahwa KPPN Jakarta II telah melakukan proses penyusunan Laporan KeuanganUAKBUN-Daerah Tahun 2022 Audited sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyajian ataslaporan keuangan tersebut telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016. Tinjauan ini menyarankanwalaupun prosedur penyusunan dan penyajian telah sesuai dengan peraturan yang berlaku,namun kompleksnya data transaksi yang terjadi agar diusulkan pembuatan kebijakan baru yangdapat mengakomodir kebutuhan tersebut di masa mendatang.

S State Regional Treasury Service Office Jakarta II carries out the treasury functions in thecontext of managing the state of finances. Good state of financial management can be realizedby applying the principles of good and clean governance to achieve the state goals as mandatedin the 1945 Constitution. Two of the 9 principles of good governance are closely related to thestate of financial management, namely transparency and accountability. The principles oftransparency and accountability in managing the state of financial management are realized inthe State Budget (APBN). As a form of accountability of State Budget, the State RegionalTreasury Service Office Jakarta II is obliged to prepare the Regional-General Treasurer’sAccounting Unit of Financial Report. This review aims to find out the procedures for thepreparation and suitability of the presentation of the Audited Regional-General Treasurer’sAccounting Unit of Financial Report in 2022 with Government Accounting Standards. Themethod used in this review is a qualitative method with a descriptive approach. The results ofthis review indicate that State Regional Treasury Service Office Jakarta II has carried out theprocess of preparing the Audited Regional-General Treasurer’s Accounting Unit of FinancialReport in 2022 in accordance with applicable regulations and the presentation of this reportreferring to Government Regulation Number 71 of the year 2010 and Ministry of FinanceRegulation Number 221/PMK.05/2016. This review suggests that even though the preparationand presentation of procedures comply with applicable regulations, the complexity of thetransaction data that occurs requires the new policies to be proposed that can accommodatethese needs in the future.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?