DETAIL KOLEKSI

Tinjauan atas laporan keuangan uakbun – daerah kantor pelayanan perbendaharaan negara Jakarta II tahun 2022 audited


Oleh : Muhammad Anwar Habibi

Info Katalog

Nomor Panggil : 2023_TA_ASP_027132101054

Penerbit : FEB - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2023

Pembimbing 1 : Erliana Banjarnahor

Subyek : Financial statement

Kata Kunci : good governance, state budget (apbn), audited regional-general treasurer’s accounting unit financi

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2023_TA_ASP_027132101054_Halaman-Judul.pdf
2. 2023_TA_ASP_027132101054_Lembar-Pengesahan.pdf
3. 2023_TA_ASP_027132101054_Bab-1-pendahuluan.pdf 7
4. 2023_TA_ASP_027132101054_Bab-2-Kerangka-Teorirtis.pdf
5. 2023_TA_ASP_027132101054_Bab-3-Gambaran-Umum-Instansi.pdf 5
6. 2023_TA_ASP_027132101054_Bab-4-Hasil-dan-Pembahasan.pdf 18
7. 2023_TA_ASP_027132101054_Bab-5-Simpulan.pdf
8. 2023_TA_ASP_027132101054_Daftar-Pustaka.pdf
9. 2023_TA_ASP_027132101054_Lampiran.pdf 3

K KPPN Jakarta II melaksanakan fungsi perbendaharaan dalam rangka pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara yang baik diwujudkan dengan menerapkan prinsip good governance untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dua di antara sembilan prinsip good governance sangat berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara yang bersumber dari APBN, KPPN Jakarta II berkewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan UAKBUN-Daerah. Peninjauan ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penyusunan dan kesesuaian penyajian atas Laporan Keuangan UAKBUN-Daerah KPPN Jakarta II Tahun 2022 Audited dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Metode yang digunakan dalam tinjauan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil tinjauan ini menunjukkan bahwa KPPN Jakarta II telah melakukan proses penyusunan Laporan Keuangan UAKBUN-Daerah Tahun 2022 Audited sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyajian atas laporan keuangan tersebut telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016. Tinjauan ini menyarankan walaupun prosedur penyusunan dan penyajian telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun kompleksnya data transaksi yang terjadi agar diusulkan pembuatan kebijakan baru yang dapat mengakomodir kebutuhan tersebut di masa mendatang.

S State Regional Treasury Service Office Jakarta II carries out the treasury functions in the context of managing the state of finances. Good state of financial management can be realized by applying the principles of good and clean governance to achieve the state goals as mandated in the 1945 Constitution. Two of the 9 principles of good governance are closely related to the state of financial management, namely transparency and accountability. The principles of transparency and accountability in managing the state of financial management are realized in the State Budget (APBN). As a form of accountability of State Budget, the State Regional Treasury Service Office Jakarta II is obliged to prepare the Regional-General Treasurer’s Accounting Unit of Financial Report. This review aims to find out the procedures for the preparation and suitability of the presentation of the Audited Regional-General Treasurer’s Accounting Unit of Financial Report in 2022 with Government Accounting Standards. The method used in this review is a qualitative method with a descriptive approach. The results of this review indicate that State Regional Treasury Service Office Jakarta II has carried out the process of preparing the Audited Regional-General Treasurer’s Accounting Unit of Financial Report in 2022 in accordance with applicable regulations and the presentation of this report referring to Government Regulation Number 71 of the year 2010 and Ministry of Finance Regulation Number 221/PMK.05/2016. This review suggests that even though the preparation and presentation of procedures comply with applicable regulations, the complexity of the transaction data that occurs requires the new policies to be proposed that can accommodate these needs in the future.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?