DETAIL KOLEKSI

Tinjauan pelaksanaan pembayaran dan aspek perpajakan dalam pengadaan barang dan/atau jasa pada Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP)


Oleh : Tangguh Nur Fuadi

Info Katalog

Nomor Panggil : 2023_TA_PJK_024032102013

Penerbit : FEB - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2023

Pembimbing 1 : Rubiatto Biettant

Pembimbing 2 : Syamsurizal

Subyek : Taxation;Income tax

Kata Kunci : procurement, tax, income tax, vat, value added tax

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2023_TA_PJK_024032102013_Halaman-Judul.pdf 9
2. 2023_TA_PJK_024032102013_Lembar-Pengesahan.pdf
3. 2023_TA_PJK_024032102013_Bab-1-Pendahuluan.pdf 6
4. 2023_TA_PJK_024032102013_Bab-2-Kerangka-Teoritis.pdf
5. 2023_TA_PJK_024032102013_Bab-3-Gambaran-Umum-Perusahaan.pdf
6. 2023_TA_PJK_024032102013_Bab-4-Hasil-dan-Pembahasan.pdf 13
7. 2023_TA_PJK_024032102013_Bab-5-Kesimpulan.pdf
8. 2023_TA_PJK_024032102013_Daftar-Pustaka.pdf
9. 2023_TA_PJK_024032102013_Lampiran.pdf 25

P Pengadaan Barang/Jasa pada sektor Pemerintah adalah hal yang sangat penting dan pasti dilakukan oleh setiap Satuan Kerja atau Instansi atau Lembaga Pemerintah. Mulai dari pengadaan dengan nilai dan jenis barang kecil sampai dengan nilai dan jenis barang yang besar. Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana guna menunjang kinerja Instansi atau Lembaga dalam melayani masyarakat. Selain itu, juga dimaksudkan sebagai penyerapan anggaran yang sudah direncanakan dengan maksud untuk menaikan penjualan para pelaku usaha yang lebih jauh diharapkan akan terjadi multiplier effect terhadap perputaran dan peningkatan perekonomian. Dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, instansi atau lembaga mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara dan prosedur dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah. Pengadaan barang/jasa pada hakekatnya adalah proses pembelian barang/jasa oleh instansi atau lembaga dari pihak ketiga. Sebagaimana transaksi jual beli pada umumnya, transaksi pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah juga terikat dengan adanya pajak. Pajak yang terutang atas transaksi tersebut dapat berupa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 22, dan Pajak Penghasilan Pasal 23. Sebagai sumber penerimaan negara terbesar, penerimaan pajak harus dikawal dan dipastikan agar tidak terjadi kesalahan. Penulisan laporan ini bertujuan untuk melihat proses pengadaan yang terjadi pada Direktorat Teknologi Informasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu instansi pemerintahan dan melihat apakah kewajiban terkait dengan pajak yang menyertai sudah dilaksanakan dengan baik atau belum dengan menggunakan metode observasi langsung dan studi pustaka.

P Procurement of goods/services in the government sector is very important and must be carried out by every work unit or agency or government agency. Starting from procurement with small values and types of goods up to large values and types of goods. Procurement of goods/services aims to meet the needs of facilities and infrastructure to support the performance of agencies or institutions in serving the community. In addition, it is also intended as an absorption of the budget that has been planned with the intention of increasing the sales of business actors, which is further expected to have a multiplier effect on economic circulation and improvement. In the process of procuring governmentgoods and/or services, agencies or institutions refer to statutory regulations governing procedures and procedures in implementing government procurement of goods and/or services. Procurement of goods/services is essentially the process of purchasing goods/services by agencies or institutions from third parties. As with buying and selling transactions in general, transactions in the process of procuring government goods/services are also bound by taxes. Taxes payable on these transactions can be in the form of Value Added Tax, Income Tax Article 22, and Income Tax Article 23. As thelargest source of state revenue, tax revenue must be guarded and ensured that errors do not occur. Writing this report aims to look at the procurement process that occurs at the Directorate of Information Technology, Directorate General of Taxes (DGT) as a government agency and see whether the obligations related to accompanying taxes have been implemented properly or not by using the method of direct observation and literature study.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?