P Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dimana kontribusinya cukup besar untuk pembiayaan pembangunan, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai. Karena pengenaan Pajak Pertambahan Nilai didasarkan pada tingkat kemampuan masyarakat dalam mengkonsumsi barang dan jasa yang menurut undang-undang objek pajak tersebut telah ditetapkan sebagai Barang dan Jasa Kena Pajak (BKP dan JKP), yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung, yaitu disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah Self Assessment System dimana Wajib Pajak sendirilah yang menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak yang terutangnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai mengenai perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang dapat menimbulkan Pajak Kurang Bayar atau Pajak Lebih Bayar pada PT XYZ apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan, dalam proses perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT XYZ telah sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42. Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan PMK No. 242/PMK.03/2014 tentang Tata cara pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang. Metode yang digunakan yaitu studi pustaka dan studi pengamatan langsung yaitu dengan cara melakukan observasi dan tanya jawab. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan PPN hampir telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, baik dari segi perhitungan pemungutan, penyetoran dan pelaporan, walaupun masih terdapat ketidaksesuaian pada dua masa karena terjadi kekeliruan dalam pengkreditan Pajak Masukan dan kekeliruan dalam menerbitkan Faktur Pajak Keluaran dalam pelaporan SPT masa PPN.