B Barang Milik Daerah merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang digunakan untuk menunjang berjalannya tugas dan fungsi dari masing-masing instansi pemerintah. Salah satu bentuk pemanfaatannya adalah Sewa menurur Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Penelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Instansi yang menjadi objek penelitian adalah Penyewaan dalam Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang, berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan selama periode 1 Tahun diketahui bahwa Tata Kelola Penyewaan Barang Milik Daerah di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang telah dilaksanakan dengan baik dan benar. Hambatan yang dihadapi dalam proses pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui sewa adalah tanah rawan menjadi penyerobotan dan keberatan masalah biaya.