P Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk UsahaTetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan,atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya..Pada laporan ini, Penulis melakukan tinjauan pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa katering dan jasa lain pada Bappeda DKI Tahun 2016 yang hasilnya dapat diketahui bahwa, kewajiban perpajakannya belum dilaksanakan secara penuh oleh Bappeda DKI, sedangkan dalam tata cara penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa katering dan jasa lain pada Bappeda DKI Tahun 2016 telahsesuai dengan PMK No. 141/PMK.03/2015. Bappeda DKI mengalami kendala yang dihadapi yaitu dalam pelaksanaan pelaporan PPh Pasal 23 belum sesuai dengan PMK No.242/PMK.03/2014 karena masih adanya keterlambatan pelaporan pajak masa Juni 2016 dikarenakan pejabat yang berwenang untuk menandatangani SPT Masa PPh 23 sedang melaksanakan diklat. Penulis juga menyertakan bukti-bukti data seperti daftar bukti potong, bukti setor dan bukti lapor yang penulis lampirkan pada lampiran Tugas Akhir ini