P Pemerintah menjamin masyarakat golongan tertentu mendapatkan haknya menikmati BBM subsidi dengan membatasi penggunaan BBM subsidi dengan adanya kuota BBM Subsidi setiap tahun yang diatur dalam Undang-undang no. 22 Tahun 2001 serta Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Pendistribusian Bahan Bakar Minyak bersubsidi selalu ada risiko potensi kerugian, seperti kemungkinan terjadi penyalahgunaan dan penyaluran kepada orang yang tidak berhak, yang merupakan salah satu alasan mengapa distribusi BBM bersubsidi tidak tepat sasaran. Pengawasan lapangan adalah salah satu dari strategi pemerintah dalam pengendalian BBM bersubsidi. Penelitian ini memanfaatkan data konsumsi BBM solar subsidi terhadap 514 kabupaten kota selama enam tahun sejak Januari 2018 hingga Desember 2023 dengan status sudah verified. Dengan tujuan melakukan clustering dengan membandingkan metode Clustering K-means, Partitioning Around Medoid (PAM) danClustering Large Applications (CLARA). Dari hasil Validasi cluster dengan menggunakan Silhouette Index, Dunn Index dan Connectivity Index, didapatkan cluster yang paling optimal adalah menggunakan metode K-means dengan 2 cluster yang terdiri dari daerah konsumsi BBM tinggi sebanyak 34 kabupaten kota dan konsumsi BBM rendah sebanyak 480 kabupaten kota. Dilakukan perankingan sepuluh peringkat yang paling tinggi pada cluster konsumsi BBM tinggi, tiga kabupaten dari Provinsi Jawa Barat yaitu kabupaten Bogor, kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi. Ketiga daerah itu disepakati juga oleh ketiga pakar sebagai alternatif dalam pemilihan lokasi pengawasan prioritas. Dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria hasil dari studi literatur dan pakar, pemilihan lokasi prioritas menggunakan perpaduan metode AHP-TOPSIS, dimana Analytic Hierarchy Process (AHP) dengan matriks perbandingan berpasangan dan analisis konsistensi digunakan untuk menentukan bobot kriteria berdasarkan pendapat pakar, yang kemudian dilanjutkan dengan Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) untuk menyelesaikan pemilihan lokasi prioritas secara praktis, sederhana dan mampu mengukur kinerja relatif. Berdasarkan hasil penelitian, kondisi penyaluran merupakan hal penting dalam pemilihan lokasi pengawasan prioritas dan Kabupaten Bogor merupakan prioritas pertama untuk dilakukan pengawasan lapangan dengan hasil 75,39%