M Masih banyak saja masyarakat yang berpendapat bahwa anggota TNI berkedudukan lebih tinggi dari pada warnanegara Indonesia pada umumnya. Faktanya, anggota TNI juga merupakan masyarakat umumnya yang tentunya berkedudukan setara dengan yang lainnya. Anggota TNI juga harus tunduk kepada hokum dan wajib diberikan sanksi apabila melanggar ketentuan hukum. Maka dari itu diperlukan sebuah hokum khusus untuk mengatur perilaku didalam lingkungan anggota TNI yaitu Hukum Pidana Militer. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengatur tentang Tindak Pidana Insubordinasi yang mana mengatur tentang hubungan antara atasan dan bawahan, dimana sebagai bawahan harus taat dan menghormati atasannya. Adapun permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini adalah Apakah penerapan Pasal 101 ayat (1) KUHPM terhadap perbuatan Terdakwa dalam Putusan No. 14-K/PMT-I/AD/VI/2021 sudah tepat? 2. Apakah sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa dalam Putusan No. 14-K/PMT-I/AD/VI/2021 telah sesuai dengan tujuan pemidanaan?.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, penelitian bersifat deskriptif, data dan sumber data yang dipergunakan Peraturan perundang-udangan, Yuris prudensi mengenai kasus, Doktrin hukum yang relevan dengan kasus. Penelitian ini menggunakanan alisis data dengan cara kualitatif dan menggunakan pola piker deduktif dalam penarikank esimpulan. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini yaitu perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pada Pasal 101 ayat (1) KUHPM, searusnya Pasal yang digunakan adalah Pasal 105 ayat (1) KUHPM. Dan juga penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa masih tergolong ringan yaitu dua bulan dibandingkan dengan ancaman pidana maksimum pada Pasal 105 ayat (1) KUHPM yaitu dua tahun delapan bulan pidana penjara.