A Aparat penegak hukum yaitu hakim memiliki peran penting dalam menjatuhkan dan memutus hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan tepat dan sesuai. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah: apa yang menyebabkan tidak dilakukan upaya paksa penahanan dalam proses peradilan tipikor dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 321 K/pid.Sus/2019 dan apa akibat hukum dari suatu proses peradilan tindak pidana korupsi yang tidak melakukan penahannan terhadap terdakwa kasus Tindak Pidana Korupsi. Tipe penelitian adalah hukum normative dengan data sekunnder, dianalisis dengan cara kualitatif dan pengambilan kesimpulan degan logika deduktif. Kesimpulan: tidak dilakukannya upaya paksa penahannan terhadap terdakwa dalam proses peradilan tindak pidaa korupsi dalam skripsi ini adalah karena pertimbaga hukum yang salah dan tidak ada akibat hukum dari suatu proses peradilan pidana korupsi yang tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi karena kewenagan penahanan ada pada aparat penegak hukum yang menganggap terhadap terdakwa tidak perlu dilakukan penahanan.