P PPAT adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah yang mempunyai tugas pokok membuat akta-akta otentik dalam hal peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan.Wilayah kerja seorang PPAT semula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 12 ayat (1) adalah kabupaten/kota, namun setelah disetujuinya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Presiden Republik Indonesia, wilayah kerja PPAT mengalami perluasan, yaitu menjadi 1(satu) provinsi. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah Bagaimana penyesuaian Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016?Apa saja kendala yang dihadapi dalam persiapan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2016?penyesuaian jabatan PPAT terhadap Peraturan Pemerintah setelah diubahnya tentang Jabatan PPAT yaitu, PPAT harus mengenali karakter Kabupaten/Kota yang akan ada kegiatan perbuatan hukum, hitung biaya yang harus dibebani kepada pemohon, jangka waktu penyelesaian pelayanan, dan lain lain. Adapun kendala yang ada, terkait dengan perluasan wilayah kerja PPAT yaitu hasil sosialisasi dan sebagian besar PPAT tidak setuju, kesiapan kantor pertanahan seluruh Indonesia untuk memberika pelayanan secara online. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara normatif yaitu menggunakan data primer dilakukan dengan melalui wawancara dan menggunakan data sekunder dengan melalui studi kepustakaan. Analisis data secara kualitatif