U Undang-undang nomor 6 tahun 2014 memberikan kewenangan kepada kepala desa dalam mengelola dana desa yang bersumber dari apbn untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. namun, pelaksanaannya tidak jarang disalahgunakan. penelitian ini membahas: 1) kewenangan kepala desa dalam pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa cidahu pada tahun 2019–2020; dan 2) bentuk penyalahgunaan dana desa dalam pembangunan jalan oleh kepala desa. penelitian ini menggunakan data tipe penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif,dengan menggunakan data bahan sekunder, teknik pengumpulan datanya berdasarkan studi kepustakaan data sekunder dianalisis oleh kualitatif. penarikan kesimpulan menggunakan hasil deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kepala desa memiliki wewenang untuk mengelola dana desa, pelaksanaannya harus sesuai dengan rencana anggaran biaya (rab) dan asas transparansi. di desa cidahu, kepala desa menyalahgunakan dana sebesar rp390.129.179 dengan membangun jalan tidak sesuai spesifikasi dan menggunakan limbah aspal. perbuatan tersebut melanggar pasal 29 dan 51 undang- undang desa dan dapat dikenai sanksi administratif hingga pemberhentian. kasus ini mencerminkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan dana desa agar tidak menyimpang dari tujuan awal, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun desa secara berkelanjutan.