P Pengelolaan rumah susun termasuk apartemen mangga dua court mewajibkan anggota pppsrs untuk membayar iuran pengelolaa lingkungan (ipl). namun, dalam prakteknya muncul persoalan yang berujung pada sengketa di pengadilan. persoalan muncul ketika anggota pppsrs yang bersengketa dengan pppsrs dan badan pengelola dikenai biaya berperkara. permasalahan yang diangkat yaitu apakah biaya berperkara merupakan bagian dari iuran pengelolaan lingkungan yang dapat dibebankan kepada pemilik sarusun dan apakah pertimbangan hakim terkait iuran pengelolaan lingkungan apartemen mangga dua court dalam putusan no. 509/pdt.g/2022/pn jkt pst sudah tepat. untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian normatif yang berbasis pada data sekunder, sifat penelitiannya deskriptif analitis dan pengambilan kesimpulannya dengan menggunakan logika deduktif. hasil penelitian memperlihatkan bahwa biaya berperkara tidak dapat dibebankan kepada pemilik yang bersengketa dengan pppsrs karena tidak masuk dalam komponen biaya pengelolaan. selain itu, pengenaan biaya berpekara tidak ada pengaturannya dalam ad/art.mengenai putusan no. 509/pdt.g/2022/pn jkt pst, pertimbangan hakim sudah tepat di mana majelis hakim berpendapat bahwa tindakan pppsrs merupakan perbuatan melawan hukum karena dasar rujukan pengenaan biaya berperkara tetap harus merujuk pada ad/art meskipun pengenaan sanksi tersebut sudah dibicarakandalam rapat umum anggota (rua).