DETAIL KOLEKSI

Analisis yuridis pemilihan dekan fakultas kedokteran universitas sam ratulangi tahun 2023 dalam perspektif undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara

Oleh : Mezzaluna Adelya Litty

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Eko Primananda

Kata Kunci : Employee Law, State Civil Apparatus, Dean selection

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2025_SK_SHK_010002100441_Halaman-Judul.pdf 10
2. 2025_SK_SHK_010002100441_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2025_SK_SHK_010002100441_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2025_SK_SHK_010002100441_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2025_SK_SHK_010002100441_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2025_SK_SHK_010002100441_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2025_SK_SHK_010002100441_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2025_SK_SHK_010002100441_Bab-1.pdf 21
9. 2025_SK_SHK_010002100441_Bab-2.pdf
10. 2025_SK_SHK_010002100441_Bab-3.pdf
11. 2025_SK_SHK_010002100441_Bab-4.pdf
12. 2025_SK_SHK_010002100441_Bab-5.pdf 5
13. 2025_SK_SHK_010002100441_Daftar-Pustaka.pdf
14. 2025_SK_SHK_010002100441_Lampiran.pdf 5

P Pemilihan dekan fakultas kedokteran universitas samratulangi tahun 2023 diduga telah melakukan pelanggaranpada ketentuan batas usia pejabat dalam lingkup aparatur sipilnegara. permasalahan penelitian ini adalah bagaimanaprosedur pemilihan dekan fakultas kedokteran universitassam ratulangi sesuai dengan undang-undang nomor 20tahun 2023 tentang aparatur sipil negara? serta bagaimanaakibat hukum pelanggaran syarat batas usia dalam pemilihandekan fakultas kedokteran universitas sam ratulangi?.metode penulisan yang digunakan penulis adalah metodepenelitian hukum normatif, sifat penulisan deskriptif, jenis datayang digunakan adalah data sekunder dengan sumber dataprimer, sekunder dan tersier serta kesimpulan ditarik denganlogika deduktif. penelitian ini bertujuan untuk menganalisisprosedur pemilihan dekan fakultas kedokteran universitassam ratulangi tahun 2023 dalam perspektif undang-undangnomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, sertauntuk mengkaji akibat hukum yang timbul dari pelanggaransyarat batas usia dalam proses pemilihan. hasil penelitianmenunjukkan bahwa pemilihan dekan tidak sesuai denganketentuan dalam undang-undang aparatur sipil negara,khususnya terkait syarat usia maksimal pejabat pimpinan tinggipratama sebagaimana diatur dalam pasal. pelanggaranterhadap syarat usia ini mengakibatkan cacat hukum padakeputusan pengangkatan, sehingga berimplikasi pada batalnyakeputusan secara hukum. hal ini mencerminkan pentingnyapenegakan asas legalitas, transparansi dan akuntabilitas dalamproses pemilihan pejabat di lingkungan perguruan tinggi negeri.

T The 2023 election of the dean of the faculty of medicine at sam ratulangi university is suspected of violating the age limit provisions for officials within the civil service. the research question is how the procedure for selecting the dean of the faculty of medicine at sam ratulangi university complies with law number 20 of 2023 concerning the civil service, and what are the legal consequences of violating the age limit requirement in the election of the dean of the faculty of medicine at sam ratulangi university.the writing method used by the author is a normative legal research method, descriptive in nature, and the type of data used is secondary data with primary, secondary, and tertiary data sources, and conclusions are drawn using deductive logic. this research aims to analyze the 2023 election procedure for the dean of the faculty of medicine at sam ratulangi university from the perspective of law number 20 of 2023 concerning the civil service, and to examine the legal consequences arising from violating the age limit requirement in the election process. research results show that the selection of deans does not comply with the provisions of the state civil service law, particularly regarding the maximum age requirement for high-ranking officials, as stipulated in article. violation of this age requirement results in a legal flaw in the appointment decision, thus resulting in the decision being legally void. this reflects the importance of upholding the principles of legality, transparency, and accountability in the selection process for officials within state universities.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 7 Judul)

Analisis pemberian sanksi disiplin kepada aparatur sipil negara (studi kasus penjatuhan sanksi kepada masri mansoer sebagai wakil rektor uin syarif hidayatullah jakarta)
FH - Usakti
Perlindungan bagi aparatur sipil negara di daerah rawan konflik menurut undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang asn (studi di distrik yamor, kaimana, papua barat)
FH - Usakti
Perlindungan hak kepegawaian bagi pegawai non pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah (studi kasus pelaksanaan hak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di kantor kecamatan batujaya)
FH - Usakti
Kajian yuridis pelanggaran netralitas asn dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten rembang tahun 2024 berdasarkan undang-undang nomor 5tahun 2014 tentang aparatur sipil negara
FH - Usakti
Tinjauan yuridis penyelesaian sengketa tata usaha negara mengenai penempatan aparatur sipil negara dalam jabatan fungsional (studi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 22/G/2019/PTUN-KPG)
FH - Usakti
Sanksi bagi aparatur sipil negara yang melakukan pelanggaran netralitas dalam pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Studi Penelitian Putusan PN No. 200/Pid.Sus/2018/PN Pin) 0.0
FH - Usakti
Peran pegawai pemasyarakatan dalam melakukan tindakan pengamanan terhadap warga binaan (studi kasus rutan jambe) 0.0
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?