P Pada umumnya perusahaan-perusahaan melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan purchase order sebagai bukti pemesanan atau pembelian. Dokumen purchase order material ini berisikan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perihal jual beli yang dilakukan, tanpa ada perjanjian yang mendahuluinya. Kedudukan hukum purchase order dalam perjanjian jual beli material mengacu pada pada hukum perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata. Pada kasus berikut, merupakan kasus antara PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. dan PT Triputra Karya Utama dimana pembayaran atas jual beli tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera pada purchase order dan tidak ada perjanjian dasar yang mendahuluinya. Permasalahannya adalah bagaimana kedudukan PO (purchase order) dalam suatu perjanjian bisa dikatakan sebagai perjanjian yang sah berdasarkan hukum perjanjian sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? dan Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT. Triputra Karya Utama dan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) jika terjadi wanprestasi? Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif dan penelitian ini bersifat deskriptif, menggunakan data sekunder berbahan hukum primer sebagai data utamanya, data diperoleh dari studi kepustakaan dan melalui metode wawancara, pengolahannya dilakukan secara kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif. Berdasarkan hasil analisis yuridis kedudukan purchase order sebagai suatu perjanjian, telah memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut hukum perjanjian dan dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Oleh karena itu, purchase order material yang dibuat oleh para pihak yaitu PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. dan PT. Triputra Karya Utama adalah suatu perjanjian yang sah mengikat kedua belah pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Jika terjadi wanprestasi atas purchase order tersebut, pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan prestasi atau pembatalan disertai ganti rugi sesuai dengan Pasal 1267 KUH Perdata.