( (A) Ratu Salsabila Khairunnisa (010002100342)(B) Putusan Hakim tentang Pembatalan Perkawinan yang Melewati Jangka Waktuyang Ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan (Studi Kasus PutusanNomor 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk).(C) 86 halaman, 2025.(D) Kata Kunci: Hukum Acara Perdata, Pembatalan Perkawinan, Lewat JangkaWaktu.(E) Penelitian ini bertujuan untuk meganalisis putusan nomor3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk tentang pembatalan perkawinan yang dikabulkan tetapi telah melewati jangka waktu yaitu 22 bulan setelah perkawinan tersebut berlangsung sedangkan jangka waktu dalam pengajuan permohonan pembatalan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan dibatasi hingga 6(enam) bulan saja. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum dari hakim dalam menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan yang melewati jangka waktu yang ditetapkan pada Putusan Perkara Nomor 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk? dan bagaimana prosedur yang dapat dilakukan oleh para pihak setelah terbitnya Putusan Pembatalan Perkawinan Nomor 3617/Pdt.G/2021/ PA.Dpk?. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu tipe penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif yang data nya terdiri dari data sekunder dan didukung oleh data primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif serta penarikan kesimpulan dengan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam mengabulkan Putusan Pembatalan Perkawinan Nomor 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk hanya mempertimbangkan syarat materil sedangkan untuk syarat formil yaitu jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan perkawinan yang telah lewat waktu tidak menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutus perkara ini. Selanjutnya prosedur setelah terbitnya Putusan Pembatalan Perkawinan Nomor 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk yaitu salah satu pihak dapat mengajukan pencatatan pembatalan perkawinan ke KUA kecamatan agar KUA dapat mencabut Akta Perkawinan dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan. Namun, apabila salah satu pihak merasa keberatan dengan dikabulkannya Putusan Pembatalan Perkawinan yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.(F) 40 Buku, 10 Peraturan Perundang-Undangan, 28 Jurnal, Wawancara(G) Dr. Ning Adiasih, S.H., M.Hum(H) Ratu Salsabila Khairunnisa