DETAIL KOLEKSI

Analisis yuridis mengenai pembentukan Perppu ditinjau dari Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (studi kasus Perppu nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan)


Oleh : Ahmad Mahathir Abdal Latief

Info Katalog

Nomor Panggil : 2018/II/160

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2018

Pembimbing 1 : Ferry Edward

Subyek : Bill drafting - Indonesia

Kata Kunci : law number 12 of 2011, establishment of legislation, community organizations


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2018_TA_HK_01011001_Halaman-Judul.pdf 1179.23
2. 2018_TA_HK_01011001_Lembar-Pengesahan.pdf 1496.78
3. 2018_TA_HK_01011001_Bab-1_Pendahuluan.pdf 1073.74
4. 2018_TA_HK_01011001_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf 1184.65
5. 2018_TA_HK_01011001_Bab-3_Metode-Penelitian.pdf 1056.25
6. 2018_TA_HK_01011001_Bab-4_Pembahasan.pdf 1065.09
7. 2018_TA_HK_01011001_Bab-5_Penutup.pdf 1017.21
8. 2018_TA_HK_01011001_Daftar-Pustaka.pdf 1020.21
9. 2018_TA_HK_01011001_Lampiran.pdf 2154.72

P Presiden sebagai pemegang kekuasaan negara berhak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa keadaan Negara dapat dinyatakan bahaya. pokok permasalahan yang diteliti adalah apakah materi muatan Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi masyarakat telah sesuai dengan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan bagaimanakah prosedur penetapan Perppu menjadi undang-undang. untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian secara normatif, bersifat deskriptif analisis dengan data sekunder yang dilengkapi data primer. pengolahan data secara kualitatif berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa materi muatan perppu sama dengan materi muatan undang-undang hanya syarat pembentukannya yang berbeda, setelah itu, perppu tersebut dapat ditetapkan menjadi undang-undang atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden dalam sidang berikutnya.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?