DETAIL KOLEKSI

Tanggung jawab PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas hilangnya bagasi tercatat milik penumpang dalam penerbangan Jakarta- Singapura-Medan (Studi Putusan Mahkamah Agung nomor 1317K/Pdt.Sus-BPSK/2017)

Oleh : Siti Fatimah Citra Nurislamiati

Info Katalog

Nomor Panggil : 2018/II/099

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2018

Pembimbing 1 : Siti Nurbaiti

Subyek : Carriage industry - Law and legislation

Kata Kunci : law of carriage, responsibility of the carrier, checked baggage, carriage.

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2018_TA_HK_010001400406_Halaman-Judul.pdf
2. 2018_TA_HK_010001400406_Lembar-Pengesahan.pdf
3. 2018_TA_HK_010001400406_Bab-1_Pendahuluan.pdf
4. 2018_TA_HK_010001400406_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf
5. 2018_TA_HK_010001400406_Bab-3_Metode-Penelitian.pdf
6. 2018_TA_HK_010001400406_Bab-4_Pembahasan.pdf
7. 2018_TA_HK_010001400406_Bab-5_Penutup.pdf
8. 2018_TA_HK_010001400406_Daftar-Pustaka.pdf
9. 2018_TA_HK_010001400406_Lampiran.pdf

P PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai pengangkut dalam menyelenggarakan pengangkutan mempunyai tanggung jawab terhadap bagasi tercatat milik penumpang. Bagaimana tanggung jawab PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk selaku pengangkut terhadap bagasi tercatat milik penumpang yang hilang berdasarkan Warsaw Convention 1929 dan bagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1317K/Pdt.Sus-BPSK/2017 terhadap bagasi tercatat milik penumpang yang hilang dalam penerbangan Jakarta-Singapura. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang didukung oleh data primer, analisis data dilakukan secara kualitatif serta penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Warsaw Convention 1929 pengangkut harus bertanggung jawab atas hilangnya bagasi tercatat milik penumpang, akan tetapi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tidak bertanggung jawab terhadap isi bagasi tercatat milik penumpang yang hilang. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1317K/Pdt.Sus-BPSK/2017 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk diharuskan membayar ganti rugi sebesar Rp. 3.036.000 (tiga jutah tiga puluh enam ribu rupiah), akan tetapi ganti rugi tersebut hanya untuk berat bagasi bukan terhadap isi bagasi.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 21 Judul)

Analisis yuridis terhadap rencana pengoperasian angkutan kargo dengan menggunakan pesawat tanpa awak (drone) di wilayah Indonesia Timur oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
FH - Usakti
Tanggung jawab pengangkut atas keterlambatan dalam pengiriman barang akibat kegiatan pemasangan girder jalan tol Jakarta-Cikampek (Studi Kasus Pengiriman PT Sari Plasindo antara PT Astra Honda Motor)
FH - Usakti
Tanggung jawab pengangkut KM. Sinar bangun berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang pelayaran (studi terhadap tenggelamnnya kapal KM. Sinar bangun di Danau Toba)
FH - Usakti
Tanggung jawab pengangkut atas hilangnya uang penumpang dalam bagasi tercatat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan (studi kasus Lion Air rute Nias - Kualanamu - Batam)
FH - Usakti
Tanggung jawab pengangkut kepada pemilik barang dalam peristiwa tubrukan kapal antara KM. Dewaruci Perkasa dengan KM. Dolphin Nusantara dan KM. Trijaya Lestari di alur pelayaran barat Surabaya (studi putusan mahkamah pelayaran nomor HK.210/3/I/MP.18)
FH - Usakti
Tanggung jawab PT Aviastar Mandiri terhadap penumpang dalam kecelakaan pesawat Twin Otter DHC-6-300 di Desa Ulusalu, Sulawesi Selatan
FH - Usakti
Tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang atas kecelakaan bus pariwisata Jakarta wisata transport berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
FH - Usakti
Tanggung jawab PT Garuda Indonesia atas hilangnya bagasi tercatat milik penumpang pada penerbangan Palembang–Jakarta berdasarkan peraturan dibidang penerbangan
FH - Usakti
Tanggung jawab PT. Lion Mentari Airlines atas tergelincirnya Pesawat Lion Air di Bandara Supadio Pontianak Berdasarkan UU no. 1 tahun 2009 Tentang penerbangan
FH - Usakti
Tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang akibat kecelakaan rem blong berdasarkan Undang-Undang no. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (studi kasus PT. Ikin Mandiri Utama)
FH - Usakti
Kebijakan terhadap penyediaan fasilitas free wi-fi oleh maskapai penerbangan PT Citilink Indonesia berdasarkan undang–undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan
FH - Usakti
Tanggung jawab PT. Lion Mentari Airlines atas hilangnya bagasi tercatat milik penumpang pada penerbangan Medan-Jakarta
FH - Usakti
Tanggung Jawab PT. Gojek Indonesia dalam pengangkutan barang melalui layanan go-send berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan
FH - Usakti
Tanggung jawab PT. Darma Bahari Utama sebagai pihak pengangkut terhadap penumpang kapal KMP Raeflia 2 berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran
FH - Usakti
Tanggung jawab maskapai Qatar Airways terhadap bagasi kabin penumpang dalam penerbangan Doha-Jakarta (studi putusan BPSK)
FH - Usakti
Tanggung Jawab pengangkut terhadap tidak terangkutnya penumpang di Bandara Internasional Juwata Tarakan berdasarkan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan (Studi Kasus Penerbangan JT 673 Tujuan Tarakan – Balikpapan)
FH - Usakti
Tanggung jawab pengangkut dalam peristiwa kebakaran di laut berdasarkan UU no. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran (studi kasus: terbakarnya KM Zahro Express)
FH - Usakti
Tubrukan kapal antara KM. Wihan Sejahtera dengan KT. Cai Jun Ting di perairan bandar pelabuhan Tanjung Perak Surabaya (studi putusan Mahkamah pelayaran nomor HK.210/06/III/MP.16)
FH - Usakti
Tanggung Jawab PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kepada penumpang kendaraan bermotor terkait kecelakaan lalu lintas di perlintasan kereta api Kampung Pladen, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Tangerang Selatan berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian
FH - Usakti
Tanggung jawab pengangkut atas hilangnya bagasi tercatat penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Studi Kasus Batik Air ID 6175 Rute Ambon- Jakarta)
FH - Usakti
Tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang atas kecelakaan Bus Pariwisata Kitrans yang tidak laik jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?