DETAIL KOLEKSI

Kajian yuridis tentang kewenangan Gubernur DKI Jakarta dalam mengatur PKL di Kawasan Tanah Abang Ditinjau dari Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi


Oleh : Nadia Ayu Triasputri

Info Katalog

Nomor Panggil : 2018/II/069

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2018

Pembimbing 1 : Ninuk Wijiningsih

Subyek : Public policy - Law and legislation

Kata Kunci : regional autonomy law, street vendors


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2019_TA_SHK_010001400308_Halaman-Judul.pdf 1434.56
2. 2019_TA_SHK_010001400308_Lembar-Pengesahan.pdf 3010.99
3. 2019_TA_SHK_010001400308_Bab-1_Pendahuluan.pdf 1069.69
4. 2019_TA_SHK_010001400308_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf 1090.28
5. 2019_TA_SHK_010001400308_Bab-3_Metode-Penelitian.pdf 1310.83
6. 2019_TA_SHK_010001400308_Bab-4_Pembahasan.pdf 1060.61
7. 2019_TA_SHK_010001400308_Bab-5_Penutup.pdf 1006.82
8. 2019_TA_SHK_010001400308_Daftar-Pustaka.pdf 1009.15
9. 2019_TA_SHK_010001400308_Lampiran.pdf 4780.76

K Kebijakan Gubernur DKI Jakarta dalam penataan Kawasan Tanah Abang menuai pro dan kontra karena dinilai bertentangan dengan Perda No. 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum dan Perda No. 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi sehingga mendorong dilakikann penelitian dari aspek Hukum Otonomi Daerah. Pokok permasalahannya adalah bagaimana Pengaturan Mengenai PKL di DKI Jakarta berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum dan Perda No. 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi serta apakah Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Tentang Pengaturan PKL di Tanah Abang Telah sesuai dengan Perda No. 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum dan Perda No. 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif. Dari hasil analisis didapat kesimpulan bahwa Instruksi Gubernur DKI Jakarta pengaturan PKL di Tanah Abang berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum, Instruksi Gubernur DKI Jakarta No 17 Tahun 2018 Tentang Penataan Kawasan Tanah Abang telah sesuai dengan prosedur namun terdapat ketidaksesuaian Instruksi Gubernur DKI Jakarta No 17 Tahun 2018 Tentang Penataan Kawasan Tanah Abang dengan Perda No. 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 116 ayat (2) huruf d dan huruf i serta Pasal 38 ayat (2) huruf h.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?