DETAIL KOLEKSI

Kajian yuridis larangan rangkap jabatan/profesi bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah


Oleh : Muhammad Rayhan Rizki

Info Katalog

Nomor Panggil : 2018/II/066

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2018

Pembimbing 1 : Dyah Setyorini

Subyek : Personnel management;Employee rules

Kata Kunci : agrarian law, land deed officials, prohibition of PPAT positions


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2018_TA_HK_010001400297_Halaman-Judul.pdf 1469.77
2. 2018_TA_HK_010001400297_Lembar-Pengesahan.pdf 1622.46
3. 2018_TA_HK_010001400297_Bab-1_Pendahuluan.pdf 1069.43
4. 2018_TA_HK_010001400297_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf 1139.44
5. 2018_TA_HK_010001400297_Bab-3_Metode-Penelitian.pdf 1069.32
6. 2018_TA_HK_010001400297_Bab-4_Pembahasan.pdf 1103.12
7. 2018_TA_HK_010001400297_Bab-5_Penutup.pdf 1021.92
8. 2018_TA_HK_010001400297_Daftar-Pustaka.pdf 1027.41
9. 2018_TA_HK_010001400297_Lampiran.pdf 1092.92

P Pendaftaran tanah di Indonesia dilakukan dengan tujuan utama kepastian hukum (Pasal 19 UUPA). Untuk melaksanakan pendaftaran Tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pemerintah memandang perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam PP No 37 Tahun 1998 dengan menerbitkan PP No 24 Tahun 2016. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana perbedaan pengaturan mengenai jabatan PPAT dalam PP No 24 Tahun 2016 dengan PP No 37 Tahun 1998? Apakah alasan pengaturan larangan rangkap jabatan/profesi bagi PPAT dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data diolah secara kualitatif. Dalam PP No. 24 Tahun 2016, Perubahan peraturan PPAT itu sendiri di satu sisi memberikan kemudahan dan kebaikan bagi PPAT, diantaranya adalah mengenai penghapusan formasi PPAT, syarat untuk menjadi PPAT dengan usia minimal 22 dan daerah kerja PPAT yaitu satu wilayah Provinsi. Pengaturan Tersebut di satu sisi memberikan dampak positip, diantaranya wilayah kerja yang lebih luas dan kesempatan menjadi PPAT baru. Namun disisi lain memberikan dampak negatip, diantaranya larangan rangkap jabatan yang lebih luas akan menurunkan kondisi perekonomian PPAT dan penghapusan formasi PPAT mengakibatkan penumpukan PPAT serta ketidakseimbangan jumlah PPAT dengan kebutuhan akan PPAT. Dalam PP No. 24 Tahun 2016 pengaturan larangan merangkap jabatan PPAT dilakukan penambahan profesi pekerjaan di bidang hukum maupun non hukum guna meningkatkan efektifitas dan kinerja PPAT, hal ini dirasa tidak memenuhi rasa keadilan karena dapat merugikan perekonomian PPAT. Pemerintah dalam membuat peraturan PPAT mempertimbangkan dampak yang timbul dan kedepannya dapat memberikan kemanfaatan, kepastian dan keadilan bagi masyarakat.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?