DETAIL KOLEKSI

Analisis Yuridis terhadap perkawinan beda agama menurut kompilasi hukum islam dan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 04/Pdt.P/2011/PN.Ska. Tentang Perkawinan Beda Agama)


Oleh : Adistya Ayu Pratiwi

Info Katalog

Nomor Panggil : 2018/I/090

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2018

Pembimbing 1 : Muriani

Subyek : Marriage law;Marriage - Islamic law

Kata Kunci : marriage law, interfaith marriage, Stipulation No.04/Pdt.P/2011/PN.Ska.


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2017_TA_HK_010001300008_Halaman-Judul.pdf 1476.88
2. 2017_TA_HK_010001300008_Lembar-Pengesahan.pdf 3065.56
3. 2017_TA_HK_010001300008_Bab-1_Pendahuluan.pdf 1043.94
4. 2017_TA_HK_010001300008_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf 1234.76
5. 2017_TA_HK_010001300008_Bab-3_Metode-Penelitian.pdf 1041.06
6. 2017_TA_HK_010001300008_Bab-4_Pembahasan.pdf 1032.74
7. 2017_TA_HK_010001300008_Bab-5_Penutup.pdf 1003.09
8. 2017_TA_HK_010001300008_Daftar-Pustaka.pdf 999.92

P Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita, untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan Djiauw, Ping Shen (Kristen) dengan Ipung Indriyani (Islam) merupakan perkawinan beda agama, dilangsungkan atas dasar penetapan Pengadilan Negeri. Permasalahan yang dibahas 1. bagaimana pengaturan perkawinan beda agama dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 dan KHI, 2. apakah penetapan PN No.04/Pdt.P/2011/PN.Ska telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.1 tahun 1974 dan KHI. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif, data yang digunakan adalah data sekunder,dan tersier. Pengolahan data secara kualitatif, kesimpulan menggunakan logika deduktif. Pengaturan perkawinan beda agama dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tidak dengan tegas dicantumkan dalam pasal, dalam KHI tegas diatur mengenai larangan perkawinan beda agama. Kesimpulan permasalahan dalam skripsi ini adalah dari KHI maupun Undang-undang No.1 tahun 1974 tidak membenarkan perkawinan beda agama, dan penetapan hakim pengadilan negeri Surakarta mengabulkan permohonan pelaksanaan perkawinan beda yang artinya penetapan itu tidak sesuai dengan Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?