DETAIL KOLEKSI

Penyalahgunaan garam industri menjadi garam konsumsi oleh PT Garam (Persero) berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen


Oleh : Alwin Rizky Priambodo

Info Katalog

Nomor Panggil : 2018/I/004

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2018

Pembimbing 1 : Renti Maharaini

Subyek : Commercial law;Consumer protection

Kata Kunci : consumer protection, salt import permit, salt import.


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2018_TA_HK_010001400035_Halaman-Judul.pdf 1250.22
2. 2018_TA_HK_010001400035_Lembar-Pengesahan.pdf 3223.09
3. 2018_TA_HK_010001400035_Bab-1.pdf 1063.77
4. 2018_TA_HK_010001400035_Bab-2.pdf 1158.12
5. 2018_TA_HK_010001400035_Bab-3.pdf 1193.36
6. 2018_TA_HK_010001400035_Bab-4.pdf 1037.4
7. 2018_TA_HK_010001400035_Bab-5.pdf 1005.09
8. 2018_TA_HK_010001400035_Daftar-Pustaka.pdf 1008.73
9. 2018_TA_HK_010001400035_Lampiran.pdf 4093.01

K Kelangkaan komoditi garam mengharuskan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan garam di Indonesia, dengan cara mengimpor garam. Pokok masalah: 1).Peraturan tentang impor garam di Indonesia terkait penyalahgunaan garam industri menjadi garam konsumsi yang dilakukan oleh PT Garam (Persero)? 2).Bentuk tanggung jawab dari PT Garam (Persero) atas penyalahgunaan garam industri menjadi garam konsumsi yang telah di distribusikan kepada konsumen? 3).Solusi yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk menyelesaikan kasus penyalahgunaan garam industri menjadi garam konsumsi oleh PT Garam (Persero)? Tipe penelitian normatif yuridis dan wawancara dengan Direktur Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Subdirektorat Barang Konsumsi Kementrian Perdagangan Republik Indonesia dan Penyidik Bareskrim Polri, Pengolahan data secara kualitatif, pengambilan kesimpulan dengan menggunakan penalaran deduktif. PT Garam (Persero) melanggar Pasal 4 huruf a dan c, Pasal 7 huruf a, b, dan d, Pasal 8 ayat (1) huruf a, Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, f, dan h, dan Pasal 10 huruf a, c, dan e Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jenis tanggung jawab PT Garam (Persero) adalah Product Liability. Dalam penerbitan izin impor garam konsumsi Kementrian Perdagangan Republik Indonesia kedepannya akan mengadakan rapat koordinasi dengan instansi pemerintahan, untuk menentukan apakah benar terjadi kekurangan garam industri dalam negeri.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?