DETAIL KOLEKSI

Pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kelurahan Pakualam, Tangerang Selatan berdasarkan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 6 tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap


Oleh : Riska Novelia

Info Katalog

Nomor Panggil : 2019/II/099

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2019

Pembimbing 1 : Dyah Setyorini

Subyek : Land tenure - Law and legislation

Kata Kunci : agrarian law, land registration, complete systematic land registration in the Pakualam Village, Sout


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2019_TA_SHK_010001500375_Halaman-judul.pdf 2591.04
2. 2019_TA_SHK_010001500375_Lembar-Pengesahan.pdf 1895.98
3. 2019_TA_SHK_010001500375_Bab-1.pdf 1489.71
4. 2019_TA_SHK_010001500375_Bab-II.pdf 1488.83
5. 2019_TA_SHK_010001500375_Bab-III.pdf 1324.59
6. 2019_TA_SHK_010001500375_Bab-IV.pdf 1356.41
7. 2019_TA_SHK_010001500375_Bab-V.pdf 1147.33
8. 2019_TA_SHK_010001500375_Daftar-Pustaka.pdf 1141.02
9. 2019_TA_SHK_010001500375_Lampiran.pdf 3074.23

P Pendaftaran tanah di Indonesia dilaksanakan bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Pemerintah mengeluarkan Program Prioritas Nasional berupa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sebagai contoh adalah PTSL di Kelurahan PakuAlam, Kota Tangerang Selatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah PTSL di Kelurahan Pakualam, Kota Tangerang Selatan sudah sesuai berdasarkan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018, apakah yang menjadi kendala dalam PTSL di Kelurahan Pakualam, dan bagaimana penyelesaian terhadap kendala dalam PTSL di Kelurahan Pakualam. Penelitian ini merupakan penelitian hokum normatif, bersifat deskriptif, di analisis secara kualitatif. PTSL di Kelurahan Pakualam dilaksanakan sesuai dengan Peraturan yang berlaku, meskipun belum mampu mencapai target yang ditetapkan. Kendala dalam pelaksanaan PTSL di Kelurahan Paku Alam: Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya PTSL, masyarakat kurang aktif, tidak lengkapnya dokumen persyaratan terkait PTSL. Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan bersama RT/RW melakukan pendekatan kepada masyarakat tentang pentingnya PTSL, melakukan pengukuran di hari libur serta melakukan penyuluhan hukum.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?