DETAIL KOLEKSI

Sinkronisasi pengaturan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Malang Berdasarkan PERMEN ATR/BPN No 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap


Oleh : Praptika Nurul Tsany Salsabila

Info Katalog

Nomor Panggil : 2019/II/087

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2019

Pembimbing 1 : Dyah Setyorini

Subyek : Land titles - Law and legislation;Land tenure

Kata Kunci : agrarian law, land registration, complete systematic land registration in Malang district


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2019_TA_SHK_010001500332_Halaman-Judul.pdf 1240.42
2. 2019_TA_SHK_010001500332_Lembar-Pengesahan.pdf 2984.55
3. 2019_TA_SHK_010001500332_Bab-1.pdf 1052.82
4. 2019_TA_SHK_010001500332_Bab-2.pdf 1147.04
5. 2019_TA_SHK_010001500332_Bab-3.pdf 1129.5
6. 2019_TA_SHK_010001500332_Bab-4.pdf 1100.94
7. 2019_TA_SHK_010001500332_Bab-5.pdf 1003.92
8. 2019_TA_SHK_010001500332_Daftar-Pustaka.pdf 1001.6
9. 2019_TA_SHK_010001500332_Lampiran.pdf 2000.22

P Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di wilayah desa atau kelurahan. Salah satu yang mengikuti PTSL yaitu Kabupaten Malang. Pokok permasalahan Apakah PTSL di Kabupaten Malang sesuai dengan PERMEN ATR/BPN No 6 tahun 2018 tentang PTSL?,Apakah yang menjadi kendala dalam PTSL di Kabupaten Malang?,Bagaimana penyelesaian kendala yang timbul dalam kegiatan PTSL di Kabupaten Malang?.Menjawab permasalahan dilakukan penelitian hukum Normatif, bersumber dari data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dan pengambilan kesimpulan dengan metode deduktif. Kesimpulan PTSL di Kabupaten Malang dilakukan dengan 13 tahap sesuai Pasal 4 (4) Permen ATR/Ka.BPN No 6 tahun 2018.Timbul beberapa kendala yaitu kesadaran hukum masyarakat masih kurang, terdapat NIK KTP yang belum valid/online, jumlah anggota satuan tugas yuridis (SDM) yang kurang memadai. Penyelesaian dilakukan penyuluhan kepada masyarakat, berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, merekrut mahasiswa yang sedang magang di kantor pertanahan. Penulis memberi saran kantor pertanahan harus meningkatkan kinerja dalam memberi informasi pentingnya pendaftaran tanah pertama kali, Masyarakat lebih memperhatikan, perduli terhadap bidang tanah (pentingnya bukti kepemilikan tanah) dan meminimalisir permasalahan yang timbul di kemudian hari.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?