DETAIL KOLEKSI

Kajian yuridis penyelesaian sengketa pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat antara kartono dengan PT. JFE Shoji Steel Indonesia (studi putusan no 21/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg jo No 119K/Pdt.Sus-PHI/2016)


Oleh : Meredith Herennia Raisa

Info Katalog

Nomor Panggil : 2019/II/065

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2019

Pembimbing 1 : Yogo Pamungkas

Subyek : Personnel Management - Law and legilation;Work termination

Kata Kunci : industrial relations court procedural law, termination of employment, grave misconduct


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2019_TA_SHK_010001500260_Halaman-Judul.pdf 1479.34
2. 2019_TA_SHK_010001500260_Lembar-Pengesahan.pdf 3216.31
3. 2019_TA_SHK_010001500260_Bab-1_Pendahuluan.pdf 1056.66
4. 2019_TA_SHK_010001500260_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf 1117.82
5. 2019_TA_SHK_010001500260_Bab-3_Metode-Penelitian.pdf 1053.54
6. 2019_TA_SHK_010001500260_Bab-4_Pembahasan.pdf 1110.38
7. 2019_TA_SHK_010001500260_Bab-5_Penutup.pdf 1004.03
8. 2019_TA_SHK_010001500260_Daftar-Pustaka.pdf 1023.45
9. 2019_TA_SHK_010001500260_Lampiran.pdf 2348.4

S Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja karena kesalahan berat antara Kartono dan PT. JFE Shoji Steel Indonesia melalui putusan no 21/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg jo putusan no 119K/Pdt.Sus-PHI/2016 menjadikan pasal 158 (1) Undang-undang Ketenagakerjaan dan pasal 35A peraturan perusahaan sebagai dasar hukum pemutusan hubungan kerja. Sedangkan pasal 158 (1) Undang-undang Ketenagakerjaan sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga terdapat pokok permasalahan yaitu apakah yang menjadi dasar hukum PT. JFE Shoji Steel Indonesia memutus hubungan kerja karena kesalahan berat terhadap Kartono dan apakah putusan majelis hakim pada tingkat pertama dan kasasi mengenai sengketa pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian hukum normatif berdasarkan sumber data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dan menarik kesimpulan dengan metode deduktif. Hasil penelitian ini adalah pasal 158 (1) Undang-undang Ketenagakerjaan dan pasal 35A peraturan perusahaan tetap dapat dijadikan dasar hukum PHK karena kesalahan berat dengan adanya putusan pidana yang inkracht terlebih dahulu serta majelis hakim salah menafsirkan due process of law dan mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi sehingga seharusnya menyatakan tidak putus hubungan kerja antara para pihak dan mempekerjakan Kartono kembali.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?