DETAIL KOLEKSI

Jaminan kepastian hukum atas penerbitan sertipikat hak huna bangunan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 30/G/2016/PTUN.SMD)


Oleh : Harum Bunga Salni

Info Katalog

Nomor Panggil : 2019/II/051

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2019

Pembimbing 1 : Irene Eka Sihombing

Subyek : Land titles - Law and legislation

Kata Kunci : land registration, certificate legal certainty.


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2019_TA_SHK_010001500198_Halaman-Judul.pdf 1278.18
2. 2019_TA_SHK_010001500198_Lembar-Pengesahan.pdf 2782.66
3. 2019_TA_SHK_010001500198_Bab-1_Pendahuluan.pdf 1071.41
4. 2019_TA_SHK_010001500198_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf 1100.74
5. 2019_TA_SHK_010001500198_Bab-3_Metode-Penelitian.pdf 1037.39
6. 2019_TA_SHK_010001500198_Bab-4_Pembahasan.pdf 1083.86
7. 2019_TA_SHK_010001500198_Bab-5_Penutup.pdf 1003.93
8. 2019_TA_SHK_010001500198_Daftar-Pustaka.pdf 1005.46
9. 2019_TA_SHK_010001500198_Lampiran.pdf 4436.71

P Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria memerintahkan pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia demi menjamin kepastian hukum. Kegiatan pendaftaran tersebut meliputi pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, yang dalam hal ini adalah sertipikat hak atas tanah. Meskipun demikian, dalam prakteknya efektivitas sertipikat dalam memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum masih sering dipertanyakan. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat suatu kasus yang diangkat oleh penulis yaitu gugatan oleh Aji Mardiana atas keabsahan sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Komatsu Remanufacturing Asia yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah jaminan kepastian hukum atas penerbitan sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Komatsu Remanufacturing Asia? Serta apakah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 30/G/2016/PTUN.SMD sesuai dengan ketentuan Hukum Tanah Nasional? Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian secara yuridis normatif terhadap kaidah-kaidah hukum pendaftaran tanah di Indonesia serta konsep-konsep kepastian hukum. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif dan penarikan kesimpulan menggunakan pola pikir deduktif. Kesimpulan dari penelitian adalah kepastian hukum atas penerbitan sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Komatsu Remanufacturing Asia dapat terwujud karena adanya upaya disiplin hukum, baik dari PT. Komatsu Remanufacturing Asia sebagai badan hukum maupun Kantor Pertanahan sebagai wakil pemerintah.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?