DETAIL KOLEKSI

Tinjauan yuridis terhadap pelanggaran tata ruang pada pembangunan Hotel Sahid Cleveland di Kawasan Bandung Utara (KBU) berdasarkan Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan peraturan pelaksananya

Oleh : Seni Rahayuni

Info Katalog

Nomor Panggil : 2019/I/174

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2018

Pembimbing 1 : Hasni

Subyek : Agrarian law

Kata Kunci : agrarian law, spatial planning, hotel development in Indonesia KBU

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2018_TA_HK_010001400397_Halaman-Judul.pdf
2. 2018_TA_HK_010001400397_Lembar-Pengesahan.pdf
3. 2018_TA_HK_010001400397_Bab-1_Pendahuluan.pdf
4. 2018_TA_HK_010001400397_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf
5. 2018_TA_HK_010001400397_Bab-3_Metode-Penelitian.pdf
6. 2018_TA_HK_010001400397_Bab-4_Pembahasan.pdf
7. 2018_TA_HK_010001400397_Bab-5_Penutup.pdf
8. 2018_TA_HK_010001400397_Daftar-Pustaka.pdf
9. 2018_TA_HK_010001400397_Lampiran.pdf

P Pembangunan di wilayah perkotaan berkembang semakin pesat seringkali berbenturan dengan pengaturan penataan ruang. Sebagai contoh Kawasan Bandung Utara (KBU) yang merupakan wilayah konservasi yang berusaha untuk dijaga kelestariannya namun masih sering terjadi pelanggaran Tata Ruang,n diantaranya adalah pembangunan Hotel Sahid Cleveland di Kecamatan Cidadap Kota Bandung. Permasalahan dalampenelitian ini adalah : 1) Apakah pembangunan Hotel Sahid Cleveland di Kawasan Bandung Utara (KBU) sudah sesuai atau tidak dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung 2011-2031? 2) Bagaimanakah upaya Pemerintah Daerah untuk mengatasi pelanggaran tata ruang khususnya pada mbangunan Hotel Sahid Cleveland di Kawasan Bandung Utara (KBU)? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data diolah secara kualitatif, penarikan esimpulan menggunakan logika deduktif. Pembangunan Hotel Sahid Cleveland tidak sesuai dengan Perda No. 18 Tahun 2011 karena telah rnelanggar Pasal 14 huruf a, b, c, Pasal 44 dan Pasal 125. Upaya Pemerintah Daerah untuk mengatasi pelanggaran tata ruang khususnya pada pembangunan Hotel Sahid Cleveland di KBU tersebut antara lain adalah menghentikan pembangunan tersebut, melakukan investigasi, meningkatkan pengawasan dan profesionalisme aparat Pemerintah Daerah serta mengusut pelaku perubahan zonasi dalam atau RDTR Kota Bandung, meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terutama masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan Tata Ruang di KBU.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 54 Judul)

Pengembangan kawasan pariwisata berkaitan dalam masalah sempadan pantai di wilayah pesisir pantai Parangtritis Daerah Istimewa Yogyakarta 1.3
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap pemanfaatan jalan di pasar tanah abang oleh pedagang kaki lima berdasakan Perda DKI No. 8 Tahun 2007 Jo Perda DKI No. 3 Tahun 2009
FH - Usakti
Kajian yuridis pemanfaatan ruang bawah tanah untuk kepentingan pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT) segmen bawah tanah oleh PT. MRT Jakarta 3.8
FH - Usakti
Analisis yuridis tentang peruntukan ruang terbuka hijau dan pedestrian jalan untuk perparkiran di Wilayah DKI Jakarta berdasarkan undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2013 0.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap persiapan reklamasi Pantai Utara Tangerang
FH - Usakti
Eksistensi tanah jabatan (bengkok) bagi pejabat desa setempat menurut hukum adat di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
FH - Usakti
Analisis yuridis perlindungan hukum terhadap warga dalam sengketa pertanahan dengan TNI AL di Desa Alas Tlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan - Provinsi Jakarta Timur 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap pengelolaan wilayah pesisir pantai Sendang Sikucing berdasarkan Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-puau kecil 4.5
FH - Usakti
Pelaksanaan penataan ruang di kota Tangerang 0.7
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap kegiatan penambangan emas di Gunung Tumpang Pitu Banyuwangi ditinjau dari Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang jo Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 1.5
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap tanah bekas Grant Sultan di DIY berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 3.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap hak penguasaan atas tanah di komplek perumahan TNI angkatan darat Bearland berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap pengelolaan kawasan pesisir di pantai Sendangbiru Kabupaten Malang Jawa Timur yang berdasarkan Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria 0.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap tanah pemakaman Al-Azhar memorial garden di Kabupaten Karawang berdasarkan undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan peraturan pelaksananya
FH - Usakti
Kajian yuridis pembatalan undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air berdasarkan putusan mahkamah kosntitusi Nomor 85/PUU-XI/2013
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai hubungan hukum antara warga kampung pulo dengan tanah yang ditempatinya menurut peraturan perundang-undangan pertnahan
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap berupa pukat harimau (jaring trawl) di perairan/laut kabupaten pasaman barat, sumatera barat berdasarkan undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan (studi kasus Anton 1.7
FH - Usakti
Arahan penataan ruang berdasarkan fungsi kegiatan Kawasan Stasiun dan Terminal Terpadu Margonda Raya Depok 2.5
FALTL - Usakti
Analisis yuridis pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol dari Depok-Antasari berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 5.0
FH - Usakti
Evaluasi kawasan bundaran tak berapill dan trotoar di jalan Boulevard Alam Sutera The Flavor Bliss Kota Tangerang Selatan
FTSP - Usakti
Kepemilikan hak atas tanah karena perbuatan melawan hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi No.5/PDT/2018/PT.JMB
FH - Usakti
Analisis yuridis kebijakan pemerintah kabupaten Pringsewu dalam penataan ruang berbasis lingkungan terhadap penanggulangan banjir sesuai dengan peraturan daerah nomor 2 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Pringsewu tahun 2011-2031
FH - Usakti
Perlindungan hukum penerima pengalihan kredit pemilikan rumah yang tidak disertai pembebanan hak tanggungan (studi putusan pengadilan negeri Denpasar nomor: 41/pdt.g/2017/ pn.dps)
FH - Usakti
Pemanfaatan ruang dalam rangka pelaksanaan pembangunan ruang terbuka hijau pada perumahan Harapan Indah Bekasi
FH - Usakti
Analisis pemanfaatan ruang untuk pembangunan apartemen Riverdale Cibitung di kawasan peruntukan industri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi nomor 12 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi tahun 2011-2031. 5.0
FH - Usakti
Kapal bendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki surat izin usaha perikanan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (studi putusan Pengadilan Negeri Medan No. 16/PID.SUS-PRW2017/PN MDN)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis penjualan benih lobster tanpa memiliki surat izin usaha perikanan (studi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No 382/PID.SUS-PRK/2018/PN BYW) 5.0
FH - Usakti
Tinjfauan yuridis terhadap pemanfaatan ruang untuk pembangunan perumahan Grand Cimahi City terkait peraturan daerah nomor 4 tahun 2013
FH - Usakti
Pembangunan ruang terbuka hijau Kanigoro dalam rangka mencapai luas minimal ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Blitar berdasarkan Undang Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan peraturan daerah Kabupaten Blitar nomor 5 tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Blitar 4.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pembangunan pabrik garam terkait dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2013 rencana tata ruang wilayah kabupaten Klungkung 2013-2033.
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pemanfaatan ruang untuk pembangunan gudang kaca di zona hijau berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011 - 2031
FH - Usakti
Efektivitas dari pelaksanaan tugas dinas tata ruang dalam mengawasi penyalahgunaan ruang terbuka hijau di kawasan Jakarta Timur, Kecamatan Ciracas
FH - Usakti
Analisis terhadap pembangkit listrik tenaga uap kota Palu terkait dengan rencana tata ruang wilayah dan lingkungan hidup kota Palu berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang No 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup 0.0
FH - Usakti
Analisis yuridis perlindungan budidaya benih lobster berdasarkan undang-undang no. 31 tahun 2004 tentang perikanan (studi putusan pengadilan negeri Jambi nomor 383/Pid.Sus/2019)
FH - Usakti
Kajian yuridis mengenai pembatalan akta hibah tanah hak milik no. 28/PPAT/Kec.Ltk/III/2003 (studi atas putusan pengadilan negeri Larantuka No. 7/Pdt.G/2016/PN.Lrt)
FH - Usakti
Analisis pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Depok berdasarkan sebaran pendudukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Depok tahun 2012-2032
FH - Usakti
Pelaksanaan penerbitan sertifikat pengganti hak atas tanah karena hilang oleh kantor pertanahan Jakarta Barat
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap pengembangan taman sebagai upaya pelestarian ruang terbuka hijau di Kota Tangerang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang
FH - Usakti
Tinjauan Yuridis terhadap sengketa penguasaan tanah antara Hamidah dan PT. Hotel Indonesia Natour di Kelapa Gading, Jakarta Utara (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1459 K/Pdt/2013)
FH - Usakti
Konsolidasi tanah di desa Cicangkanggirang Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan permukiman ditinjau dari peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4 tahun 1991
FH - Usakti
Kajian yuridis terhadap penetapan tanah terlantar atas tanah hak guna usaha nomor 05/BANGKA kepunyaan PT. Swarna Nusa Sentosa
FH - Usakti
Pengelolaan kawasan perkotaan dalam rangka penanggulangan banjir di kabupaten kudus, Jawa tengah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional dan peraturan daerah nomor 16 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Kudus
FH - Usakti
Kajian yuridis terhadap sengketa kepemilikan tanah hak milik di Desa Pererenan, Badung-Bali
FH - Usakti
Analisis yuridis pembatalan sertifikat hak milik nomor 00809 / Kelurahan Pasir Gunung Selatan (Studi kasus berdasarkan putusan pengadilan tata usaha negara Bandung nomor 65/g/2018/PTUN.Bdg)
FH - Usakti
Sinkronisasi pengaturan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Malang Berdasarkan PERMEN ATR/BPN No 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
FH - Usakti
Pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kelurahan Pakualam, Tangerang Selatan berdasarkan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 6 tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap 2.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap Program Nasional Agraria (PRONA) di Kota Administrasi Jakarta Utara setelah berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan tata ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4 tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria
FH - Usakti
Tinjauan yuridis penolakan pendaftaran jual beli tanah di kantor pertanahan Tangerang Selatan (studi kasus: 465/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt)
FH - Usakti
Kajian yuridis hak pakai atas tanah bagi warga negara asing di Indonesia menurut Peraturan Pemerintah no. 103 Tahun 2015 tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia
FH - Usakti
Analisis perubahan peruntukan tanah pertanian menjadi non pertanian berdasarkan Undang –Undang nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan peraturan daerah nomor 13 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (pada pembangunan perumahan Kabupaten Tangerang)
FH - Usakti
Kajian yuridis larangan rangkap jabatan/profesi bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
FH - Usakti
Tinjauan mengenai pemberian izin lokasi terhadap penanaman modal dalam negeri (studi Putusan Nomor 06 K/fUN/2012)
FH - Usakti
Analisis yuridis pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir di Pulau Dompak Provinsi Kepulauan Riau
FH - Usakti
Kajian yuridis tentang ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo.
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?