DETAIL KOLEKSI

Pembatalan perkawinan karena adanya salah sangka terhadap pasangan menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (studi kasus Putusan No. 0689/Pdt.G/ 2014/ PA.Sub)

Oleh : Bevina Noviaputri

Info Katalog

Nomor Panggil : 2019/I/020

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2019

Pembimbing 1 : Khairani Bakri

Subyek : Marriage law;Inheritance and succession (Islamic law)

Kata Kunci : marriage law, marriage annulment

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2019_TA_SHK_010001500073_Halaman-Judul.pdf
2. 2019_TA_SHK_010001500073_Lembar-Pengesahan.pdf
3. 2019_TA_SHK_010001500073_Bab-1.pdf
4. 2019_TA_SHK_010001500073_Bab-2.pdf
5. 2019_TA_SHK_010001500073_Bab-3.pdf
6. 2019_TA_SHK_010001500073_Bab-4.pdf
7. 2019_TA_SHK_010001500073_Bab-5.pdf
8. 2019_TA_SHK_010001500073_Daftar-Pustaka.pdf
9. 2019_TA_SHK_010001500073_Lampiran.pdf

P Perkawinan yang sah di Indonesia adalah perkawinan yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat salah satunya adalah mengajukan pembatalan perkawinan. Pokok permasalahannya yaitu: 1) Apakah adanya salah sangka terhadap pasangan dapat diajukan pembatalan perkawinan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia? 2) Apakah Putusan Nomor 0689/ Pdt.G/ 2014/ PA.Sub sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan terdiri dari tipe penelitian yaitu tipe normatif, sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis, data yang digunakan adalah data sekunder, cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan, analisis data yang digunakan melalui data kualitatif, penarikan kesimpulan yang digunakan dengan menggunakan metode deduktif. Kesimpulan dari skripsi ini bahwa suatu perkawinan apabila adanya salah sangka terhadap pihak istri dapat diajukan pembatalan perkawinan oleh pihak suami. Putusuan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0689/ Pdt.G/ 2014/ PA.Sub tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan tidak menerapkan asas perkawinan khususnya asas persetujuan tidak boleh ada paksaan dan asas selama-lamanya.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 18 Judul)

Tinjauan yuridis terhadap putusnya perkawinan dengan alasan murtad dan akibat hukumnya ditinjau dari kompilasi hukum Islam 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis hak asuh anak dibawah umur ditangan bapak menurut Undang-undang no.1 tahun 1974 2.5
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai pembagian waris terhadap harta bersama dari perkawinan seorang suami dengan 2 (Dua) orang istri menurut kompilasi Hukum Islam 2.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap perceraian menurut hukum adat bali (studi kasus putusan mahkamah agung no.2476/K/PDT/2012 tentang perceraian antara Ni ketut Wedri dan I Nyoman Kumbayana) 1.5
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap akibat hukum putusan mahkamah konstitusi nomor 68/PUU-XII/2014 tentang pembatalan perkawinan pasangan beda agama terhadap hak dan kewajiban anak perkawinan beda agama 0.7
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap penolakan pembatalan perkawinan berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Junto kompilasi hukum islam (studi kasus putusan pengadilan agama jakarta selatan Nomor 2487/Pdt.G/PAJS) 2.5
FH - Usakti
Analisis yuridis pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang dilakukan dalam masa iddah (studi kasus putusan pengadilan agama nomor: 9/PDT.G/20121/PA.RTU)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap perceraian karena perginya suami meninggalkan istri selama 9 (Sembilan) tahun berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Putusan No.549/Pdt.G/2013/PN.TNG) 0.5
FH - Usakti
Analisis yuridis penetapan perkawinan beda agama antara Kevin Sangian Hendrik Rumiap dengan Nur Reski Anggraeni Akhbar menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia (studi penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 622/PDT.P/2018/PN.MKS) 5.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis perceraian yang dilakukan oleh anggota polisi tanpa adanya izin atasan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia (Studi Kasus Putusan No 249/Pdt.G/2015/PA.Pkp)
FH - Usakti
Pembagian harta bersama yang berasal dari aset perusahaan bersama sebagai akibat perceraian (studi putusan pengadilan agama nomor 1213/Pdt.G/2012/PA.JB)
FH - Usakti
Perkawinan beda agama antara Aloysia Vettyana Ratnawati dan Dandi Ferdian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (studi kasus penetapan nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Skt)
FH - Usakti
Analisis yuridis pembagian harta bersama akibat perceraian menurut undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (studi kasus putusan Pengadilan Agama Nomor: 618/Pdt.G/ 2012/PA.Bkt)
FH - Usakti
Analisis Yuridis terhadap perkawinan beda agama menurut kompilasi hukum islam dan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 04/Pdt.P/2011/PN.Ska. Tentang Perkawinan Beda Agama) 0.0
FH - Usakti
Analisis yuiridis terhadap pengampuan seorang istri pada perkawinan dengan adanya perjanjian perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (studi kasus terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 15/PDT.P/2011/PN.TGL)
FH - Usakti
Analisa yuridis terhadap hak asuh anak berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Karawang No. 72/Pdt.G/2015/PN.Kwg)
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap peralihan hak asuh anak dari seorang ibu kepada bapaknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan undang- undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Studi Kasus Putusan Mahkamah A
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap perceraian dengan alasan peralihan agama pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 456/Pdt.G/2014/PN DPS
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?