DETAIL KOLEKSI

Pembatalan perkawinan karena adanya salah sangka terhadap pasangan menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (studi kasus Putusan No. 0689/Pdt.G/ 2014/ PA.Sub)


Oleh : Bevina Noviaputri

Info Katalog

Nomor Panggil : 2019/I/020

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2019

Pembimbing 1 : Khairani Bakri

Subyek : Marriage law;Inheritance and succession (Islamic law)

Kata Kunci : marriage law, marriage annulment


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2019_TA_SHK_010001500073_Halaman-Judul.pdf 1253.68
2. 2019_TA_SHK_010001500073_Lembar-Pengesahan.pdf 2872.07
3. 2019_TA_SHK_010001500073_Bab-1.pdf 6118.48
4. 2019_TA_SHK_010001500073_Bab-2.pdf 12560.33
5. 2019_TA_SHK_010001500073_Bab-3.pdf 2282.08
6. 2019_TA_SHK_010001500073_Bab-4.pdf 4516.89
7. 2019_TA_SHK_010001500073_Bab-5.pdf 1003.91
8. 2019_TA_SHK_010001500073_Daftar-Pustaka.pdf 1327.92
9. 2019_TA_SHK_010001500073_Lampiran.pdf 7888.97

P Perkawinan yang sah di Indonesia adalah perkawinan yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat salah satunya adalah mengajukan pembatalan perkawinan. Pokok permasalahannya yaitu: 1) Apakah adanya salah sangka terhadap pasangan dapat diajukan pembatalan perkawinan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia? 2) Apakah Putusan Nomor 0689/ Pdt.G/ 2014/ PA.Sub sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan terdiri dari tipe penelitian yaitu tipe normatif, sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis, data yang digunakan adalah data sekunder, cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan, analisis data yang digunakan melalui data kualitatif, penarikan kesimpulan yang digunakan dengan menggunakan metode deduktif. Kesimpulan dari skripsi ini bahwa suatu perkawinan apabila adanya salah sangka terhadap pihak istri dapat diajukan pembatalan perkawinan oleh pihak suami. Putusuan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0689/ Pdt.G/ 2014/ PA.Sub tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan tidak menerapkan asas perkawinan khususnya asas persetujuan tidak boleh ada paksaan dan asas selama-lamanya.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?