DETAIL KOLEKSI

Tindak pidana penganiayaan biasa diputus pasal 351 ayat (2) kuhp (studi putusan nomor 852/pid.b/2018/pn ptk)


Oleh : Cici Hardianti

Info Katalog

Nomor Panggil : 2020/I/036

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2020

Pembimbing 1 : Vience Ratna MultiWijaya

Subyek : Criminal law

Kata Kunci : criminal law, ordinary persecution is sentenced article 351 paragraph (2) of the criminal code


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2020_TA_SHK_010001600078_Halaman-Judul.pdf 1555.01
2. 2020_TA_SHK_010001600078_Lembar-Pengesahan.pdf 3032.07
3. 2020_TA_SHK_010001600078_Bab-1_Pendahuluan.pdf 1412.27
4. 2020_TA_SHK_010001600078_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf 1458.98
5. 2020_TA_SHK_010001600078_Bab-3_Metodologi-Penelitian.pdf 1382.27
6. 2020_TA_SHK_010001600078_Bab-4_Analisis-dan-Pembahasan.pdf 1428.64
7. 2020_TA_SHK_010001600078_Bab-5_Kesimpualan.pdf 1373.05
8. 2020_TA_SHK_010001600078_Daftar-Pustaka.pdf 1375.24
9. 2020_TA_SHK_010001600078_Lampiran.pdf 2801.38

T Tindak pidana penganiayaan biasa diputus Pasal 351 Ayat (2) KUHP adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan cara menebaskan sebuah celurit terhadap tubuh korban yang mana celurit tersebut tepat mengenai tangan dan kepala korban sehingga korban mengalami luka lecet gores, luka robek dan luka terbuka dengan Studi Putusan Nomor 852/Pid.B/2018/PN PTK. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Perbuatan pelaku telah memenuhi atau tidak unsur-unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP ? (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 852/Pid.B/2018/PN PTK ? Guna menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian secara deskriptif analitis, dengan menggunakan data sekunder. Cara pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan, analisis data dilakukan secara kualitatif, sedangkan pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan cara deduktif. Hasil penelitian bahwa (1) Perbuatan pelaku tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP, (2) Teori pertimbangan hakim tidak memperhatikan teori keseimbangan dan teori ratio decidendi yang pada hakikatnya bertujuan untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hasilnya bahwa perbuatan pelaku seharusnya dikenakan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?