DETAIL KOLEKSI

Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2014-2019


Oleh : Anissa Kurniawan

Info Katalog

Nomor Panggil : 2020/I/026

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2020

Pembimbing 1 : Ferry Edwar

Subyek : Constitutional law

Kata Kunci : state institutional law, DKI Jakarta Provincial DPRD, legislation function


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2020_TA_SHK_010001600039_Halaman-judul.pdf 1611.24
2. 2020_TA_SHK_010001600039_Lembar-Pengesahan.pdf 1518.31
3. 2020_TA_SHK_010001600039_Bab-1_Pendahuluan.pdf 1628.04
4. 2020_TA_SHK_010001600039_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf 1555.94
5. 2020_TA_SHK_010001600039_Bab-3_Metodologi-Penelitian.pdf 1546.24
6. 2020_TA_SHK_010001600039_Bab-4_Analisis-dan-Pembahasan.pdf 1531.96
7. 2020_TA_SHK_010001600039_Bab-5_Kesimpualan.pdf 1509.19
8. 2020_TA_SHK_010001600039_Daftar-pustaka.pdf 1516.19
9. 2020_TA_SHK_010001600039_Lampiran.pdf 14555.92

B Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa pengertian DPRD yaitu lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dikaitkan dengan fungsi legislasi yang dilaksanakan oleh DPRD, penyelenggaraannya tidak selalu terlaksana dengan baik karena kurang maksimalnya kualitas legislasi di daerah. Pokok permasalahannya yaitu bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2014-2019 dan apakah pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2014-2019 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, metode penelitian ini ialah yuridis normatif menggunakan data sekunder, sifat penelitian adalah deskriptif analitis, serta penarikan kesimpulan dengan cara logika deduktif. Kesimpulan penelitian ini adalah kurang maksimalnya inisiatif dari DPRD Provinsi DKI Jakarta jika dibandingkan dengan inisiatif dari Eksekutif, hal tersebut terjadi karena Eksekutif sebagai eksekutor, sehingga Eksekutif paling mengetahui waktu eksekusinya. Pelaksanaan fungsi legislasinya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, hanya terdapat perbedaan pada istilah Propemperda dan Bapemperda.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?