DETAIL KOLEKSI

Analisis terhadap pembangkit listrik tenaga uap kota Palu terkait dengan rencana tata ruang wilayah dan lingkungan hidup kota Palu berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang No 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup


Oleh : Syifa Salsabila Husen

Info Katalog

Nomor Panggil : 2020/II/151

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2020

Pembimbing 1 : Hasni

Subyek : Regional planning - Law and legislation;Electric power plants - Environmental aspects

Kata Kunci : spatial planning law, rtrw, environment


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2020_TA_SHK_010001500458_Halaman-Judul.pdf 1755.29
2. 2020_TA_SHK_010001500458_Lembar-Pengesahan.pdf 3514.84
3. 2020_TA_SHK_010001500458_Bab-1_Pendahuluan.pdf 1317.44
4. 2020_TA_SHK_010001500458_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf 1376.67
5. 2020_TA_SHK_010001500458_Bab-3_Metodologi-Penelitian.pdf 1313.71
6. 2020_TA_SHK_010001500458_Bab-4_Analisis-dan-Pembahasan.pdf 1302.87
7. 2020_TA_SHK_010001500458_Bab-5_Kesimpulan.pdf 1278.47
8. 2020_TA_SHK_010001500458_Daftar-Pustaka.pdf 1279.73
9. 2020_TA_SHK_010001500458_Lampiran.pdf 7629.03

P Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Tawaeli, Kota Palu karena adanya PLTU yang pemanfaatan ruang nya tidak sesuai dengan. Permasalahannya adalah Perizinan apa sajakah yang diperlukan untuk operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kota Palu terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu berdasarkan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 dan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Apakah pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Kota Palu Telah Memenuhi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu Berdasarkan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 dan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Apakah peran serta masyarakat di ikut sertakan pada saat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kota Palu terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Berdasarkan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 dan Undang-Undang No 32 Tahun 2009. Penelitian ini bersifat normatif menggunakan data primer dan data sekunder diolah secara deskriptif dengan penarikan kesimpulan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa adanya ketidaksesuaian atau inkonsistensi dalam RTRW dan di lapangan yang mana juga PLTU tidak memiliki beberapa izin lingkungan dan masyarakat merasa resah atas tidak adanya perhatian dari pemerintah setempat dan pihak PLTU.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?