DETAIL KOLEKSI

Perbandingan hukum pidana tentang tindak pidana pemberantasan perdagangan manusia Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO) Nomor 21 Indonesia dan Pasal 12 dan 13 Undang-Undang Anti Perdagangan Orang (UUAPO) Nomor 670 Malaysia


Oleh : Bagas Tri Atmojo

Info Katalog

Nomor Panggil : 2020/I/121

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2019

Pembimbing 1 : Vience Ratna Multiwijaya

Subyek : Criminal law;Human trafficking

Kata Kunci : criminal law, comparative criminal law, criminal acts of trafficking in persons Article 1 paragraph


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2019_TA_SHK_010001500067_-Halaman-Judul.pdf 4947.89
2. 2019_TA_SHK_010001500067_-Lembar-Pengesahan.pdf 1496.08
3. 2019_TA_SHK_010001500067_-Bab-1_Pendahuluan.pdf 1520.85
4. 2019_TA_SHK_010001500067_-Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf 1583.76
5. 2019_TA_SHK_010001500067_-Bab-3_Metodologi-Penelitian.pdf 1492.67
6. 2019_TA_SHK_010001500067_Bab-4_Analisis-dan-Pembahasan.pdf 1447.66
7. 2019_TA_SHK_010001500067_Bab-5_Kesimpulan.pdf 1418.68
8. 2019_TA_SHK_010001500067_Daftar-Pustaka.pdf 1408.08
9. 2019_TA_SHK_010001500067_Lampiran.pdf 1334.53

P Perbandingan Hukum pidana, Tindak Pidana Perdagangan Manusia merupakan cara untuk melihat perbedaan dan persamaan yang ada dalam hal pengaturan mengenai Tindak Pidana perdagangan manusia menurut Hukum Indonesia dan Malaysia dalam hal Permasalahan yang diangkat 1) Bagaimanakah Persamaan pengaturan mengenai tindak pidana perdagangan orang Menurut Pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 ayat (1) UUPTPPO Indonesia dengan Pasal 12 dan 13 UUAPO Malaysia ? dan 2) Bagaimanakah perbedaan pengaturan tindak pidana mengenai perdagangan orang Menurut pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 ayat (1) dan pasal 12 dan 13 UUAPO Malaysia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normative dalam hal ini menggunakan sistem Perbandingan hukum secara Horizontal yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melakukan studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulanya adalah 1) Persamaan pengaturan mengenai tindak pidana perdagangan orang menurut Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) UUPTPPO Indonesia dengan Pasal 12 dan 13 UUAPO Malaysia adalah setiap orang yang memperdagaangkan orang, menyalahgunakan kekuasaan atau posisi rentan, memiliki objek orang, memilki ancaman pidana penjara, sebagai delik formil. 2) Perbedaanya dapat dilihat dari sistem hukumnya, sanksi Pidana penjara, denda, Tindakan pengrekutan dan memperdagangkan orang yang bukan anak-anak.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?