DETAIL KOLEKSI

Tinjauan yuridis pembangunan pabrik garam terkait dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2013 rencana tata ruang wilayah kabupaten Klungkung 2013-2033.

Oleh : Sely Widia Astuti

Info Katalog

Nomor Panggil : 2021/I/185

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2021

Pembimbing 1 : Hasni

Subyek : Regional planning - Law and legislation

Kata Kunci : spatial planning law, spatial planning, spatial planning violations

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2021_TA_SHK_010001700412_Halaman-Judul.pdf
2. 2021_TA_SHK_010001700412_Lembar-Pengesahan.pdf
3. 2021_TA_SHK_010001700412_Bab-1_Pendahuluan.pdf
4. 2021_TA_SHK_010001700412_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf
5. 2021_TA_SHK_010001700412_Bab-3_Metodologi-Penelitian.pdf
6. 2021_TA_SHK_010001700412_Bab-4_Analisis-dan-Pembahasan.pdf
7. 2021_TA_SHK_010001700412_Bab-5_Kesimpualan.pdf
8. 2021_TA_SHK_010001700412_Daftar-Pustaka.pdf
9. 2021_TA_SHK_010001700412_Lampiran.pdf

P Permasalahan dalam penelitian ini dilatar belakangi bertambahnya kebutuhan akan ruang dalam menunjang kehidupan seiring pertumbuhan penduduk maka dalam pembangunan harus memperhatikan aturan mengenai Rencana Tata Ruang di suatu wilayah, dalam hal ini Proyek Pembangunan Pabrik Garam terletak di Dusun Karangdadi, Desa Kusamba, Kecamatan dawan, Kabupaten Klungkung oleh karena itu dalam membangun pabrik harus berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 dan Perda No. 1Tahun 2013 Kabupaten Klungkung Tahun 2013 sampai dengan2033. Permasalahan pokok penelitian ini Apakah pelaksanaanProyek pembangunan pabrik garam di sesuai dengan Perda No. 1Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung, dan Bagaimana pemulihan pemanfaatan ruang akibat pelaksanaan pembangunannya. Untuk memperoleh data sekunder diperlukan metode yuridis normatif, dan untuk memperoleh data primer dilakukan wawancara terhadap Dinas PUPR, Dinas LHDP, serta Dinas PMPTSP. Pada kenyataanya Proyek Pembangunan Pabrik Garam tidak sesaui Perda No. 1 Tahun 2013 dengan berada di Kawasan peruntukan tanaman pangan, kawasan permukiman, dan kawasan sepandan pantai dengan demikian adanya teguran serta penyitaan alat kontruksi pembangunan, sebaiknya pemerintah memberikan sanksi lebih tegas lagi terhadap Proyek Pembangunan Pabrik Garam

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 25 Judul)

Pengembangan kawasan pariwisata berkaitan dalam masalah sempadan pantai di wilayah pesisir pantai Parangtritis Daerah Istimewa Yogyakarta 1.3
FH - Usakti
Kajian yuridis pemanfaatan ruang bawah tanah untuk kepentingan pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT) segmen bawah tanah oleh PT. MRT Jakarta 3.8
FH - Usakti
Analisis yuridis tentang peruntukan ruang terbuka hijau dan pedestrian jalan untuk perparkiran di Wilayah DKI Jakarta berdasarkan undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2013 0.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap persiapan reklamasi Pantai Utara Tangerang
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap pengelolaan wilayah pesisir pantai Sendang Sikucing berdasarkan Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-puau kecil 4.5
FH - Usakti
Pelaksanaan penataan ruang di kota Tangerang 0.7
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap kegiatan penambangan emas di Gunung Tumpang Pitu Banyuwangi ditinjau dari Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang jo Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 1.5
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap tanah pemakaman Al-Azhar memorial garden di Kabupaten Karawang berdasarkan undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan peraturan pelaksananya
FH - Usakti
Arahan penataan ruang berdasarkan fungsi kegiatan Kawasan Stasiun dan Terminal Terpadu Margonda Raya Depok 2.5
FALTL - Usakti
Evaluasi kawasan bundaran tak berapill dan trotoar di jalan Boulevard Alam Sutera The Flavor Bliss Kota Tangerang Selatan
FTSP - Usakti
Analisis yuridis kebijakan pemerintah kabupaten Pringsewu dalam penataan ruang berbasis lingkungan terhadap penanggulangan banjir sesuai dengan peraturan daerah nomor 2 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Pringsewu tahun 2011-2031
FH - Usakti
Pemanfaatan ruang dalam rangka pelaksanaan pembangunan ruang terbuka hijau pada perumahan Harapan Indah Bekasi
FH - Usakti
Analisis pemanfaatan ruang untuk pembangunan apartemen Riverdale Cibitung di kawasan peruntukan industri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi nomor 12 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi tahun 2011-2031. 5.0
FH - Usakti
Tinjfauan yuridis terhadap pemanfaatan ruang untuk pembangunan perumahan Grand Cimahi City terkait peraturan daerah nomor 4 tahun 2013
FH - Usakti
Pembangunan ruang terbuka hijau Kanigoro dalam rangka mencapai luas minimal ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Blitar berdasarkan Undang Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan peraturan daerah Kabupaten Blitar nomor 5 tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Blitar 4.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pemanfaatan ruang untuk pembangunan gudang kaca di zona hijau berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011 - 2031
FH - Usakti
Efektivitas dari pelaksanaan tugas dinas tata ruang dalam mengawasi penyalahgunaan ruang terbuka hijau di kawasan Jakarta Timur, Kecamatan Ciracas
FH - Usakti
Analisis terhadap pembangkit listrik tenaga uap kota Palu terkait dengan rencana tata ruang wilayah dan lingkungan hidup kota Palu berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang No 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup 0.0
FH - Usakti
Analisis pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Depok berdasarkan sebaran pendudukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Depok tahun 2012-2032
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap pengembangan taman sebagai upaya pelestarian ruang terbuka hijau di Kota Tangerang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang
FH - Usakti
Konsolidasi tanah di desa Cicangkanggirang Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan permukiman ditinjau dari peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4 tahun 1991
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap pelanggaran tata ruang pada pembangunan Hotel Sahid Cleveland di Kawasan Bandung Utara (KBU) berdasarkan Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan peraturan pelaksananya
FH - Usakti
Pengelolaan kawasan perkotaan dalam rangka penanggulangan banjir di kabupaten kudus, Jawa tengah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional dan peraturan daerah nomor 16 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Kudus
FH - Usakti
Analisis perubahan peruntukan tanah pertanian menjadi non pertanian berdasarkan Undang –Undang nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan peraturan daerah nomor 13 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (pada pembangunan perumahan Kabupaten Tangerang)
FH - Usakti
Analisis yuridis pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir di Pulau Dompak Provinsi Kepulauan Riau
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?