DETAIL KOLEKSI

Prosedur penyelesaian sertifikat ganda (studi kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor data tahun 2017 sampai dengan 2019)


Oleh : Sri Ayu Mumpuni

Info Katalog

Nomor Panggil : 2021/I/189

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2021

Pembimbing 1 : Meta Indah Budhianti

Subyek : Land tenure - Law and legislation

Kata Kunci : land registration, dual certificate, bogor regency

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2021_TA_SHK_010001700425_Halaman-Judul.pdf
2. 2021_TA_SHK_010001700425_Lembar-Pengesahan.pdf
3. 2021_TA_SHK_010001700425_Bab-1_Pendahuluan.pdf
4. 2021_TA_SHK_010001700425_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf
5. 2021_TA_SHK_010001700425_Bab-3_Metodologi-Penelitian.pdf
6. 2021_TA_SHK_010001700425_Bab-4_Analisis-dan-Pembahasan.pdf
7. 2021_TA_SHK_010001700425_Bab-5_Kesimpulan.pdf
8. 2021_TA_SHK_010001700425_Daftar-Pustaka.pdf
9. 2021_TA_SHK_010001700425_Lampiran.pdf

U Untuk memberikan kepastian hukum setiap warga negara yang memiliki tanah wajib memiliki sertifikat, namun pada pelaksanaannya sering terdapat adanya sertifikat ganda. Permasalahan yang diteliti adalah apa faktor yang menyebabkan timbulnya sertifikat ganda di Kabupaten Bogor pada tahun 2017 sampai dengan 2019 dan bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan data primer dan sekunder. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Dari hasil penelitan yang diperoleh, sertifikat ganda timbul akibat kelalaian pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berupa mediasi, jika tidak mencapai titik temu maka para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk melakukan pembatalan sertifikat.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?