DETAIL KOLEKSI

Tinjauan yuridis penjualan benih lobster tanpa memiliki surat izin usaha perikanan (studi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No 382/PID.SUS-PRK/2018/PN BYW)

5.0


Oleh : Ahmad Faishal

Info Katalog

Nomor Panggil : 2021/I/069

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2021

Pembimbing 1 : Endang Pandamdari

Subyek : Fishing - Law and legislation

Kata Kunci : agrarian law, fisheries law, fishery business license (SIUP)


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2021_TA_SHK_010001600377_Halaman-Judul.pdf 1012.93
2. 2021_TA_SHK_010001600377_Lembar-Pengesahan.pdf 2777.68
3. 2021_TA_SHK_010001600377_Bab-1_Pendahuluan.pdf 1024.53
4. 2021_TA_SHK_010001600377_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf 1042.93
5. 2021_TA_SHK_010001600377_Bab-3_Metodologi-Penelitian.pdf 1000.57
6. 2021_TA_SHK_010001600377_Bab-4_Analisis-dan-Pembahasan.pdf 990.16
7. 2021_TA_SHK_010001600377_Bab-5_Kesimpualan.pdf 953.35
8. 2021_TA_SHK_010001600377_Daftar-Pustaka.pdf 935.82
9. 2021_TA_SHK_010001600377_Lampiran.pdf 1103.89

D Dalam penelitian ini ditemukan adanya penjualan benih lobster tanpa memiliki SIUP dan tidak memenuhi unsur ukuran benih lobster sebagaimana diatur dalam Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang tata cara penangkapan benih lobster.Permasalahan dalam skripsi adalah bagaimana penjualan benih lobster yang dilakukan oleh Jumratno tanpa memiliki SIUP ditinjau dari Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dan bagaimana kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi no 382/pid.sus-prk/2018/pn byw Terkait Surat Izin Usaha Perikanan dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bersumber pada data sekunder yang kemudian di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Jumratno dan Muhammad Ramzah Alias Ramsi terbukti bersalah melakukan penjualan benih lobster tanpa memiliki izin SIUP yang melanggar pasal 26 ayat 1, Pasal 88 dan Pasal 92 Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009 jo Pasal 2 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56 tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster.Selanjutnya hasil penelitian menunjukan bahwa ada kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi no 382/pid.sus-prk/2018/pn byw dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yaitu terdapat unsur-unsur yang sesuai dengan undang-undang

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?