M Menurut Pasal 23 huruf h Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masi berlaku dari negara lain atas namanya. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan asas kepentingan nasional dan perlindungan maksimum yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia terhadap calon jemaah haji WNI di Filipina yang memiliki paspor ganda. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana terjadinya kasus kepemilikan paspor ganda jemaah haji Indonesia di Filipina, permasalahan hukum apa yang dihadapi WNI yang memiliki paspor ganda di Filipina, dan bagaimana bentuk dan proses perlindungan hukum yang diberikan oleh negara bagi WNI yang mengalami permasalahan keimigrasian terkait paspor ganda di luar negeri. Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif yang bersumber pada data sekunder dan data primer, ditarik kesimpulan dengan metode logika deduktif. Kesimpulan penelitian ini kasus kepemilikan paspor ganda yang dialami WNI di Filipina disebabkan oleh pembuatan paspor Filipina yang dilakukan oleh warga negara Filipina dengan cara memasukkan keterangan palsu kedalam paspor mengenai identitas calon jemaah haji, permasalahan hukum yang dialami calon jemaah haji WNI di Filipina ialah terancam kehilangan kewarganegaraan dan deportasi. Perlindungan kepada WNI dalam kasus paspor ganda di Filipina yang dilakukan oleh pemerintah negara Republik Indonesia dengan cara memberikan pendampingan dalam proses peradilan dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP).