DETAIL KOLEKSI

Tinjauan hukum terhadap perbuatan permainan judi togel dan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 40/pid.sus/2019/pn lmj (studi kasus nomor 40/pid.sus/2019/pn lmj)


Oleh : Salsabila Taher

Info Katalog

Nomor Panggil : 2021/I/018

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2021

Pembimbing 1 : Dian Adriawan DaengTawang

Subyek : Gambling - Criminal law

Kata Kunci : gambling, information and electronic transactions, criminal


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2021_TA_SHK_010001500392_Halaman-judul.pdf 894.65
2. 2021_TA_SHK_010001500392_Lembar-Pengesahan.pdf 1577.2
3. 2021_TA_SHK_010001500392_Bab-1_Pendahuluan.pdf 1099.17
4. 2021_TA_SHK_010001500392_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf 1027.64
5. 2021_TA_SHK_010001500392_Bab-3_Metodologi-Penelitian.pdf 871.57
6. 2021_TA_SHK_010001500392_Bab-4_Analisis-dan-Pembahasan.pdf 1047.81
7. 2021_TA_SHK_010001500392_Bab-5_Kesimpualan.pdf 764.69
8. 2021_TA_SHK_010001500392_Daftar-pustaka.pdf 900.72
9. 2021_TA_SHK_010001500392_Lampiran,-riwayat-hidup.pdf 5049.15

P Pada dasarnya Teknologi Informasi memegang peran penting untuk menata semua perkembangan yang terjadi di tengah pertumbuhan masyarakat modern dan memegang peran penting baik dimasa kini maupun di masa yang mendatang. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengambil studi penelitian mengenai Tinjauan Hukum Terhadap Perbuatan Permainan Judi Togel dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.40/Pid.sus/2019/PN LMJ (Studi Kasus Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Lmj). Apakah Pasal 303 ayat 1 KUHP merupakan ketetapan yang tepat pada studi kasus No.40/Pid.Sus/2019/PN LMJ? Dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Tindak Pidana Perjudian Online? Metode yang digunakan yaitu penelitian Normatif, menggunakan jenis data sekunder dan data primer, pengolahan data secara kualitatif. Perjudian diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan terdakwa melangar Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Terkait penggunaan pasal pidana dalam KUHP dan UU ITE tentang tindak pidana perjudian online tentu lebih tepat menggunakan UU ITE. Dikarenakan dilihat berdasarkan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali kedudukan KUHP hanya mengatur secara umum mengenai tindak pidana perjudian, sedangkan di dalam UU ITE telah mengatur secara khusus mengenai tindak pidana perjudian online, sehingga ketentuan UU ITE harus didahulukan. Bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana perjudian online ini didasarkan pada telah terpenuhinya unsur yang ada di dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP dan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa pada kasusini.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?