DETAIL KOLEKSI

Pertimbangan hakim terhadap penjatuhan sanksi pidana tindak pidana penganiayaan dengan rencana lebih dahulu (studi putusan pengadilan negeri amlapura nomor 76/pid.b/ 2019/pn.amp)


Oleh : Hilman Faishal Hasbullah

Info Katalog

Nomor Panggil : 2021/I/016

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2020

Pembimbing 1 : Yenti Garnasih

Subyek : Criminal law;Persecution - Law and legislation

Kata Kunci : criminal law, crime of persecution


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2020_TA_SHK_010001500201_Halaman-Judul.pdf 1705.06
2. 2020_TA_SHK_010001500201_Lembar-Pengesahan.pdf 3443.13
3. 2020_TA_SHK_010001500201_Bab-1_Pendahuluan.pdf 1439.07
4. 2020_TA_SHK_010001500201_BAB-2_Tinjauan-Pustaka.pdf 1516.57
5. 2020_TA_SHK_010001500201_BAB-3_Metodologi-Penelitian.pdf 1398.75
6. 2020_TA_SHK_010001500201_BAB-4_Analisis-dan-Pembahasan.pdf 1477.58
7. 2020_TA_SHK_010001500201_BAB-5_Kesimpualan.pdf 1387.13
8. 2020_TA_SHK_010001500201_Daftar-Pustaka.pdf 1409.15
9. 2020_TA_SHK_010001500201_Lampiran.pdf 1564.02

T Tindak pidana penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit pada diri orang lain yang dilakukan dengan kesengajaan, penganiayaan yang dilakukan dengan berencana memiliki sanksi pidana yang lebih berat dari pada penganiayaan biasa, seperti halnya dalam kasus pada Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 76/Pid.B/2019/PN.AMP. Permasalahan yang diangkat adalah 1) apakah putusan hakim sudah sesuai dengan perbuatan pelaku yang dikenakan Pasal 351 ayat (2) KUHP (Studi Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 76/Pid.B/2019/PN.AMP). 2) Apakah penjatuhan pidana sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 76/Pid.B/2019/PN.AMP). Skripsi ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis, dan menggunakan jenis data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Kesimpulannya adalah putusan hakim tidak sudah sesuai dengan perbuatan pelaku yang dikenakan Pasal 351 ayat (2) KUHP dan penjatuhan pidana sudah tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan karena sanksi pidana yang dijatuhkan masih terlalu ringan bila dihubungkan dengan perbuatan perlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pelaku seharusnya dapat dikenakan Pasal 353 ayat (1) dan ayat (2) KUHP bukan Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?