M Masyarakat Suku Sakai di Kabupaten Bengkalis merupakan masyarakat hukum adat yang masih memiliki wilayah tanah ulayat berupa hutan adat. Akan tetapi dalam kenyataannya luas wilayah tanah ulayat tersebut mengalami penurunan karena penguasaan dan pengambilalihan oleh pihak lain. PT. Murini Wood Indah Industri kemudian menguasai sebagian tanah adat Suku Sakai sebagai lahan perkebunan dan melakukan penggelapan aset hutan adat. Sehubungan dengan hal tersebut yang menjadi persoalan adalah bagaimana status tanah yang dikuasai Suku Sakai Bathin Botuah? Mengapa PT. Murini Wood Indah Industri bisa mengusai tanah adat Suku Sakai Bathin Botuah? Bagaimana perlindungan hukum bagi tanah adat Suku Sakai Bathin Botuah?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif sedangkan pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode logika deduktif. Hasil analisisnya adalah status tanah yang dikuasai merupakan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pasal 2 ayat (2). Tanah adat tersebut bisa dikuasai karena kelebihan tanah yang digunakan di luar Hak Guna Usaha yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional.Perlindungan hukumnya adalah dengan diwujudkannya Peraturan Daerah Suku Sakai, sehingga hak-haknya dapat dilindungi dan dihormati sejalan dengan kepastian hukum yang dimilikinya.