DETAIL KOLEKSI

Penyuluhan dan posbakum tentang pengenalan wilayah laut berdasarkan konvensi hukum laut PBB tahun 1982 di PT. Summarecon Agung Tbk.

1.0


Oleh : Yulia Fitriliani, Ayu Nrangwesti, Diny Luthfah, Amalia Zuhra, Jun Justinar, Anto Ismu Budianto [et.al.]

Info Katalog

Kata Kunci : legal counseling, legal aid post, sea area, sea law convention, United Nations 1982, PT. Summarecon

Subyek : Maritime law

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2017


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2017_PKM_HK_Pengenalan-Wilayah-Laut_Halaman-Judul.pdf
2. 2017_PKM_HK_Pengenalan-Wilayah-Laut_Pengesahan.pdf
3. 2017_PKM_HK_Pengenalan-Wilayah-Laut_Bab-1_Pendahuluan.pdf
4. 2017_PKM_HK_Pengenalan-Wilayah-Laut_Bab-2_Rencana-Kegiatan.pdf
5. 2017_PKM_HK_Pengenalan-Wilayah-Laut_Bab-3_Pelaksanaan-Kegiatan.pdf
6. 2017_PKM_HK_Pengenalan-Wilayah-Laut_Bab-4_Evaluasi-Kegiatan.pdf
7. 2017_PKM_HK_Pengenalan-Wilayah-Laut_Bab-5_Kesimpulan-dan-Rekomendasi.pdf
8. 2017_PKM_HK_Pengenalan-Wilayah-Laut_Lampiran.pdf

T Tujuan kegiatan PKM ini adalah untuk:1). Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdiankepada masyarakat melalui penyuluhan hukum yang akan membahasaspek hukum dari wilayah laut dalam yurisdiksi Indonesia.2). Memberikan pengetahuan kepada masyarakat sejak dini sehinggamasyarakat dapat mengetahui wilayah NKRI dan turut serta menjagastabilitas keamanan NKRI. Dari Penyuluhan Hukum tentang Pengenalan Wilayah Lautberdasarkan Konvensi Hukum Laut tahun 1982, yang dilakukan di PT.Summarecon Bekasi, tbk, maka dapat disimpulkan bahwa:1). Para peserta dapat mengetahui bahwa wilayah-wilayah laut yangberada di dalam dan di luar yurisdiksi Indonesia;2). Para peserta dapat mengetahui bahwa wilayah Indonesia terletakpada posisi silang dunia di antara dua benua dan dua samudera.Posisi yang demikian ini menyebabkan laut di antara pulau-pulaumenjadi laut yang sangat penting artinya bagi lalu lintas alur pelayaraninternasional., selain itu di dalam laut yang luas tersebut terkandungpotensi sumber daya laut yang melimpah dan memiliki nilai strategisbagi kesinambungan pembangunan nasional bahkan kemudianmemancing pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkannya secaraillegal. Hal ini tidak saja mengganggu stabilitas keamanan di laut,namun juga merupakan potensi konflik dengan negara-negara lain.3). Para peserta dapat mengetahui bahwa diperlukan adanya upayapenegakkan kedaulatan dan penegakkan hukum agar dapatmewujudkan kondisi keamanan di laut. Masalah penegakan hukum dilaut menjadi satu isu nasional yang penting, mengingat kerugian yangdialami Negara Indonesia sangat besar akibat berbagai pelanggaranhukum yang terjadi di laut. Pelanggaran hukum tersebut meliputiperompakan, pembajakan, penyelundupan manusia, penyelundupanbarang, illegal fishing, serta pelanggaran lain di wilayah laut Indonesia.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?