DETAIL KOLEKSI

Urgensi penggunaan hak pilih dalam rangka pemilihan Kepala Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Barat, di Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok


Oleh : Tri Sulistyowati, Ninuk Wijiningsih, Fery Edwar, Sri Untari Indah Artati, Radian Syam

Info Katalog

Kata Kunci : suffrage, election, campaign.

Subyek : Suffrage;Elections

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2018

Halaman : 44 p.


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2018_PKM_HK_Urgensi-Penggunaan-Hak-Pilih_Halaman-Judul.pdf 780.26
2. 2018_PKM_HK_Urgensi-Penggunaan-Hak-Pilih_Pengesahan.pdf 643.65
3. 2018_PKM_HK_Urgensi-Penggunaan-Hak-Pilih_Bab-1_Pendahuluan.pdf 1354.59
4. 2018_PKM_HK_Urgensi-Penggunaan-Hak-Pilih_Bab-2_Rencana-Kegiatan.pdf 721.71
5. 2018_PKM_HK_Urgensi-Penggunaan-Hak-Pilih_Bab-3_Pelaksanaan-Kegiatan.pdf 768.69
6. 2018_PKM_HK_Urgensi-Penggunaan-Hak-Pilih_Bab-4_Evaluasi-Kegiatan.pdf 656.23
7. 2018_PKM_HK_Urgensi-Penggunaan-Hak-Pilih_Bab-5_Kesimpulan-dan-Rekomendasi.pdf 674.96
8. 2018_PKM_HK_Urgensi-Penggunaan-Hak-Pilih_Lampiran.pdf 3275.12

S Salah satu perwujudan dari kedaulatan rakyat menurut UUD adalah diselenggarakannya pemilihan umum, termasuk di dalamnya adalah pemilihan kepala daerah. Dalam rangka otonomi daerah, sesuai dehgan ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD Negara Rl Tahun 1945, Daerah memiliki pemerintah daerah yaitu Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai kepala daerah provinsi, kabupatenf dan kota yang dipilih secara demokratis. Pasal 18 Ayat (4) tersebut hanya menentukan bahwa proses pemilihan kepala daerah dilakukan secara "demokratis'\ tidak ada ketentuan dan penjelasan tentang bagaimana cara yang ..demokratis" itu hendak dilaksanakan.

P POLICY One of the manifestations of popular sovereignty according to the Constitution is the holding of general elections, including the election of regional heads. In the context of regional autonomy, in accordance with the provisions of Article 18 Paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Region has regional governments, namely the Governor, Regents and Mayors as heads of democratically elected provinces, districts and cities. Article 18 Paragraph (4) only determines that the regional head election process shall be carried out in a "democratic" manner; there are no provisions and explanations on how to implement democratic methods.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?