P Perlindungan konsumen di Indonesia sudah menjadi mainstream pengaturan berbagai perundang-undangan di luar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), diantaranya dalam bidang kesehatan. Awalnya di era tahun 1970-an hingga menjelang reformasi 1997-1998, dalam perspektif masyarakat madani (civil society), perlindungan konsumen di bidang kesehatan banyak diadvokasi oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tertua di Indonesia. Dalam pencapaian tujuan kesejahteraan untuk semua warganegara, Negara tidak boleh diam dengan membiarkan terselenggaranya pelayanan kesehatan pada mekanisme pasar. Untuk itu secara bertahap perhatian Negara ditunjukkan dengan eksistensinya Kementerian Kesehatan yang selalu ada dalam setiap Kabinet Pemerintahan di Indonesia dari masa ke masa sejak Indonesia merdeka. Terselenggaranya pelayanan kesehatan didasarkan pada pendekatan sistemis pelayanan kesehatan.