DETAIL KOLEKSI

Implementasi e-bupot unifikasi pada PT.JKV pph 23/26 masa pajak februari tahun 2023


Oleh : Arshyla Khoirunnisa

Info Katalog

Status Posting : Published

Nomor Panggil : 2024_TA_PJK_024032101009

Penerbit : FEB - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2024

Pembimbing 1 : Rakendro Wijaya,

Subyek : Taxation

Kata Kunci : peraturan djp no. per-24/pj/2021, pmk nomor 242/pmk.03/2014, implementasi e-bupot unifikasi pph pasa


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2024_TA_PJK_024032101009_Halaman-Judul.pdf 14
2. 2024_TA_PJK_024032101009_Lembar-Pengesahan.pdf 6
3. 2024_TA_PJK_024032101009_Bab-1-Pendahuluan.pdf 4
4. 2024_TA_PJK_024032101009_Bab-2-Kerangka-Teoritis.pdf 30
5. 2024_TA_PJK_024032101009_Bab-3-Gambaran-Umum-Perusahaan.pdf 5
6. 2024_TA_PJK_024032101009_Bab-4-Hasil-dan-Pembahasan.pdf 20
7. 2024_TA_PJK_024032101009_Bab-5-Simpulan-dan-Saran.pdf 2
8. 2024_TA_PJK_024032101009_Daftar-Pustaka.pdf 1
9. 2024_TA_PJK_024032101009_Lampiran.pdf 58

P Pajak merupakan sumbangan utama pendapatan negara yang dipakai untuk mendanaipembangunan nasional, dan belanja negara yang dapat mencapai masyarakat yang adil dansejahtera. Kinerja penerimaan pajak tersebut dipengaruhi oleh implementasi Undang-undangNo 7 tahun 2021 tentang Harmonasasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemulihan aktivitasperekonomian dalam negeri, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah menetapkanaturan baru untuk mempermudah pelaporan pajak penghasilan. Peraturan terbaru yaitupelaksanaan SPT Masa Unfikasi dan e-Bupot Unifikasi.Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan metode studi lapangan,wawancara dengan pimpinan dan pegawai setempat, studi literatur terkait teori dan undangundang.Laporan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi sistemE-Bupot unifikasi atas PPh 23/26 sesuai dengan Peraturan DJP No. PER-24/PJ/2021,membahas bagaimana kesesuaian pelaksanaan pemotongan, penyetoran, pelaporan PajakPenghasilan Pasal 23/26 sesuai dengan Undang-undang Perpajakan dan Peraturan MenteriKeuangan, membahas masalah yang dihadapi PT JKV dalam pelaporan perpajakan, sertamembahas bagaimana jurnal akuntansi terkait pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23/26.Peninjauan yang dilakukan penulis dapat disimpulkan mengenai implementasi E-BupotUnifikasi PT JKV sudah menerapkan, kesesuaian pelaksanaan hasil pemotongan, penyetoran,dan pelaporan PPh 23/26 di PT JKV sudah sesuai dengan Peraturan DJP No. PER-24/PJ/2021.Namun ada sedikit masalah yaitu keterlambatan dalam melakukan pelaporan mengenai jatuhtempo pada ketentuan PMK Nomor 242/PMK.03/2014.

T Taxes are the main contribution to state revenue which is used to fund nationaldevelopment, and state spending which can achieve a just and prosperous society. Theperformance of tax revenues is influenced by the implementation of Law No. 7 of 2021concerning Harmonization of Tax Regulations (UU HPP), recovery of domestic economicactivity, and increased taxpayer compliance. The government has established new rules tomake income tax reporting easier. The latest regulations are the implementation of UnificationPeriod SPT and Unification e-Bupot.In writing this Final Assignment Report, the author used field study methods, interviewswith local leaders and employees, literature studies related to theory and laws. This finalassignment report aims to find out how to implement the unified E-Bupot system for PPh 23/26in accordance with DJP Regulation No. PER-24/PJ/2021, discusses the suitability of theimplementation of withholding, depositing, reporting Income Tax Article 23/26 in accordancewith the Tax Law and Minister of Finance Regulations, discusses the problems faced by PTJKV in tax reporting, and discusses how related accounting journals withholding and remittingIncome Tax Article 23/26.From the review carried out by the author, it can be concluded that the implementationof E-Bupot Unification PT JKV has been implemented, the suitability of the implementation ofwithholding results, deposits and reporting of PPh 23/26 at PT JKV is in accordance with DJPRegulation No. PER-24/PJ/2021. However, there is a slight problem, namely the delay inreporting due dates in accordance with the provisions of PMK Number 242/PMK.03/2014.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?