H Hak Tanggungan merupakan hak jaminan yang dibebankan kepada hak atas tanah beserta benda-benda yang ada diatasnya untuk memberikan jaminan pelunasan utang debitur kepada kreditur. Pemberian jaminan atas tanah dengan dibebani Hak Tanggungan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kredit sebagai perjanjian pokoknya. Dalam pemberian kredit tidak semua berjalan dan berakhir dengan lancar, tidak sedikit pula debitur wanprestasi sehingga terjadi kredit macet. Hak Tanggungan memberikan kemudahan kepada kreditur Pemegang Hak Tanggungan manakala debitur wanprestasi untuk mengeksekusi objek Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang dapat ditempuh dengan cara Parate Executie, Title Eksekutorial dan eksekusi dengan penjualan dibawah tangan. Permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana regulasi eksekusi Hak Tanggungan dalam penyelesaian kredit macet, kedua, bagaimana pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dalam penyelesaian kredit macet, ketiga, bagaimana optimalisasi konstruksi yang ideal pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dalam penyelesaian kredit macet. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan dukungan data primer dan untuk menganalisa dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Hypotheek dan Credietverband adalah lembaga jaminan atas tanah yang berlaku sebelum tanggal 24 September 1960 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Setelah berlakunya UUPA, tepatnya dalam Pasal 57 UUPA yang merupakan pasal peralihan mengatur mengenai masih berlakunya ketentuan-ketentuan Hypotheek dan Credietverband sebagai pelengkap ketentuan mengenai Hak Tanggungan. Sejak tanggal 9 April 1996, mulai diberlakukan Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT), merupakan pelaksanaan lebih lanjut Pasal 51 UUPA. Sehingga sejak saat itu terjadi unifikasi lembaga jaminan atas tanah dengan atau tanpa benda-benda lain yang ada diatasnya. UUHT bersifat unik sebagai perangkat peraturan yang mengatur secara lengkap ketentuan tentang Hak Tanggungan, termasuk pengaturan tentang eksekusi objek Hak Tanggungan dengan ciri khas yaitu “mudah dan pasti eksekusinya. Kedua, Kredit macet merupakan resiko yang mungkin terjadi dalam pemberian kredit. Kreditur memiliki alternatif dalam penyelesaian kredit macet, yaitu penyelesaian secara kompromi (Compromised Settlement) dengan Restrukturisasi kredit (Restructuring), pembaharuan kredit (Novasi), pengalihan utang debitur kepada pihak ketiga (Subrogasi). Alternatif lainnya, dengan penyelesaian secara non kompromi (Non Compromised Settlement) berupa eksekusi objek Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 20 UUHT. Dalam pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilaksanakan secara mudah dan pasti karena ada kendala berupa perlawanan debitur yang tidak setuju atas pelaksanaan eksekusi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Ketiga, untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi kreditur dan debitur, pengaturan tentang eksekusi Hak Tanggungan diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26 UUHT, yang tidak hanya mengatur tentang pentunjuk dan tata cara lelang tetapi kepastian pelaksanaan eksekusi diantaranya kepastian pelaksanaan eksekusi dengan parate eksekutorial berdasarkan Pasal 6 UUHT tanpa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat; kepastian pelaksanaan eksekusi dengan title eksekutorial dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat; kepastian pengaturan penggunaan penilaian atau appraisal dalam penetapan harga limit terendah objek Hak Tanggungan yang akan dialihkan; kepastian penetapan jangka waktu pelaksanaan eksekusi penjualan dibawah tangan dengan kewajiban pemberi Hak Tanggungan hadir untuk menandatangani Akta Jual Beli, serta mencabut ketentuan dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3210 k/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1986 sepanjang mengatur pelaksanaan lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT.