D Disertasi ini menyajikan hasil penelitian atau kajian dari beberapa masalah berkenaan dengan penegakkan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) di wilayah pengelolaan perikanan laut di Indonesia. Masalah yang dijadikan objek penelitian adalah pertama, bagaimana pengaturan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan laut Indonesia serta penyebab maraknya kegiatan penangkapan ikan ilegal sehingga merugikan pendapatan negara, kedua bagaimana pengaruh prosedur perizinan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan laut di Indonesia, ketiga bagaimana penegakan hukum oleh aparat dan instansi terkait terhadap kegiatan penangkapan ikan ilegal yang perlu dilakukan di masa mendatang. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (analytical and conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Jenis data dalam penelitian berupa data primer dan atau data sekunder, dengan titik berat kepada data sekunder. Bahan-bahan yang terkumpul dianalisis dengan cara analitis kualitatif dan penerapan in concreto, dengan menghasilkan kesimpulan bersifat yuridis kualitatif yakni perlu adanya penyempurnaan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dibidang kelautan dan perikanan, mulai dari proses perizinan hingga pelaksanaan dan penindakan dalam rangka penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal di wilayah pengelolaan perikanan laut di wilayah Indonesia. Penangkapan ikan ilegal diartikan sebagai a concept of illegal, unregulated and unreported fishing (IUU). The short meaning of illegal fishing is illegal catching fishes without licensing from the competent institution. Hasil penelitian menunjukan bahwa instansi yang terkait belum berfungsi secara maksimal dan masih dijumpai adanya tumpang tindih kewenangan dalam penegakkan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan ilegal di wilayah pengelolaan perikanan laut di Indonesia, di samping masih ruwetnya prosedur perizinan, baik dari segi yuridis, kelembagaan maupun sumber daya manusia. Untuk itu perlu dilakukan penyempurnaan dan harmonasasi peraturan perundang-undangan, kelembagaan secara terpadu antar instansi/aparat yang mempunyai kewenangan dalam penegakkan hukum di laut, sehingga penegakkan hukum di laut dapat terintegrasi dan optimal